Masyarakat Miskin Bisa Sewa TKD

Editor Content • Dipublikasikan Selasa, 29 November 2022 | 17:53 WIB
RAKOR: Suasana rapat koordinasi tentang tindak lanjut pemanfaatan kas desa kepada para lurah di Bantul di Gedung Mandala Komplek Parasamya Pemkab Bantul beberapa waktu lalu.(DOK HUMAS PEMKAB BANTUL)
RAKOR: Suasana rapat koordinasi tentang tindak lanjut pemanfaatan kas desa kepada para lurah di Bantul di Gedung Mandala Komplek Parasamya Pemkab Bantul beberapa waktu lalu.(DOK HUMAS PEMKAB BANTUL)
 

RADAR JOGJA - Para lurah di Bantul didorong untuk bisa menyewakan tanah kas desa (TKD) kepada masyarakat miskin. Sehingga kemudian tanah yang kewenangan pengelolaannya diberikan kepada pemerintah kalurahan itu, bisa memiliki dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo mengatakan, arahan terkait dengan penyewaan TKD untuk bagi masyarakat miskin itu juga sudah tertuang dalam peraturan gubernur. Karena itu, dia pun meminta agar para lurah bisa menerapkan kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pada tingkatan kabupaten.

Menurut Joko, adanya kebijakan tersebut juga merupakan salah satu upaya pemkab untuk menekan tingginya angka kemiskinan ekstrem. Sebab saat ini, angkanya mencapai 27.510 jiwa. Di sisi lain, dengan upaya itu harapannya juga dapat mencegah penyalahgunaan TKD yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan.

Dia pun mendorong agar para lurah di Bantul juga bisa mempunyai inovasi dalam hal pengelolaan TKD. Sehingga kemudian dapat menghasilkan pendapatan bagi kalurahan maupun masyarakat. Joko pun memastikan, komitmen pemkab melalui instansi terkait dalam hal membantu percepatan perizinannya kepada gubernur untuk penggunaan TKD. "Keberadaan tanah kalurahan harus bermanfaat secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat miskin, sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang ada di kalurahan masing-masing," ujar Joko kemarin (28/11).

Beberapa waktu lalu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X juga memberikan arahan kepada para lurah. Khususnya untuk memanfaatkan TKD dengan sebaik-baiknya. Kebijakan itu juga sudah tertuang sejak lama dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Lurah telah diberikan hak anggaduh (mengelola) atas tanah kalurahan.

Namun dalam pelaksanaanya, hak anggaduh TKD yang diberikan kepada lurah banyak yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sampai saat ini saja, sudah ada tiga lurah yang bermasalah dengan Pemda DIJ maupun dengan Keraton Jogja terkait dengan penyalahgunaan izin penggunaan TKD. Sehingga dalam arahannya, gubernur menegaskan kepada para lurah untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya demi memperkaya diri sendiri. (inu/eno) Editor : Editor Content
Bantul