RADAR JOGJA - Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) RSUD Panembahan Senopati Bantul menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. Karena dalam RUU tersebut, akan dimasukkan UU Keperawatan yang dampaknya justru menurunkan kompetensi perawat itu sendiri.
Ketua DPK PPNI RSUD Panembahan Senopati Bantul Rian Laksita mengatakan, penolakan itu dilakukan karena dalam RUU Omnibus Law akan berlaku surat tanda registrasi (STR) tenaga kesehatan seumur hidup. Kebijakan itu menurutnya justru dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan profesi perawat.
Sebab dalam kebijakan lama, lanjut Rian, perawat harus memperbarui STR-nya setiap lima tahun sekali. Dalam memperolehnya, para perawat harus melalui berbagai tahapan. Dengan mengumpulkan 25 satuan kredit profesi (SKP). Yang didapatkan dari pengembangan profesi, pengabdian ke masyarakat, dan pelayanan kesehatan.
Sementara jika STR berlaku seumur hidup, maka dimungkinkan para perawat tidak bisa terus memperbarui kemampuannnya karena hanya dilakukan sekali. "Dalam RUU tersebut, tidak mendukung organsiasi kami terkait dengan kualifikasi perawat dan pengembangan kompetensi perawat. Kalau seumur hidup ya tidak ada update STR-nya, pelayanan ke masyarakat juga tidak akan maksimal," ujar Rian beberapa waktu lalu.
Penolakan ini, kata Rian, kaitannya dengan UU Kesehatan dalam RUU Omnibus Law itu juga sudah dilakukan oleh PPNI Pusat. Hal itu pun disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI Harfi Fadilah dalam rapat dengan DPR RI beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Rian menyampaikan bahwa musyawarah komisariat DPK PPNI RSUD Panembahan Senopati Bantul juga telah dilakukan. Dalam kegiatan yang mengusung tema Perawat Bersama Rakyat Menuju Bantul Sehat dan Hebat itu, PPNI berharap mampu memberikan manfaat lebih untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Dalam muskom tersebut, ia juga memantapkan komitmen organisasinya dalam membantu masyarakat pada masa peningkatan kasus Covid-19 seperti saat ini. Sebab menurutnya tenaga kesehatan khususnya perawat merupakan garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat sehat.
Sebelumnya, Ketua Ikatan Dokter Wilayah DIJ Joko Murdiyanto menyebut, UU Kesehatan yang sudah ada saat ini sudah berjalan dengan baik. Juga efektif mengatur regulasi tentang tenaga medik, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, penjaminan mutu, dan organisasi profesi.
Sehingga penghilangan UU Kesehatan menjadi Omnibus Law secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada masyarakat luas. Utamanya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat. "Karena dilayani oleh tenaga yang tidak terjamin mutunya. Tidak hanya berpotensi negatif pada organisasi profesi, namun imbasnya ke masyarakat," ungkapnya.
Dia juga menilai, hadirnya RUU Kesehatan Omnibus Law berpotensi menghilangkan eksistensi serta peran organisasi profesi kesehatan. Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, perlindungan, penjaminan mutu anggota, dan kualitas pelayanan kesehatan. "Sebagaimana sumpah profesi, standar profesi, norma dan etika profesi,"ucapnya.
Menurutnya, hal tersebut dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan keselamatan pasien."Kami mendukung upaya pemerintah dalam perbaikan sistem kesehatan nasional yang bersifat kompleks dan komprehensif. Tetapi bukan dalam pembuatan RUU Kesehatan Omnibus Law," tandasnya. (inu/mel/eno)
Editor : Editor Content