Cabut Laporan, Anggota Dewan Bebas

Editor Content • Dipublikasikan Jumat, 25 November 2022 | 17:40 WIB
MASIH MINIM: Jumlah hewan ternak di Bantul yang mendapatkan suntikan vaksin penyakit mulut dan kuku baru 1.100 ekor. Sementara jumlah populasi sapi di Bantul mencapai 37 ribu ekor.(RADAR JOGJA FILE)
MASIH MINIM: Jumlah hewan ternak di Bantul yang mendapatkan suntikan vaksin penyakit mulut dan kuku baru 1.100 ekor. Sementara jumlah populasi sapi di Bantul mencapai 37 ribu ekor.(RADAR JOGJA FILE)
RADAR JOGJA - Penyidikan kasus penipuan dan penggelapan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang menjerat anggota DPRD Bantul, Enggar Suryo Jatmiko (ESJ) dihentikan. Korban dan ESJ pun telah menyelesaikan kasus tersebut dengan jalur restorative justice hingga berakhir damai.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIJ AKBP K Tri Panungko menjelaskan, dalam perjalanannya, penyidikan dihentikan dengan restorative justice pada 15 November 2022. Pelapor atas nama Parjiman, sudah menunjukkan kuitansi pelunasan Rp 75 juta pada 11 Oktober 2022. “Kemudian setelah menunjukkan tersebut, pelapor mencabut laporan polisinya,” jelas Tri di Mapolda DIJ kemarin (24/11).

Pada tanggal yang sama, pelapor atas nama Y Sutarno, juga telah menerima uang kerugian sebesar Rp 40 juta. Selanjutnya, pelapor ketiga atas nama Agus Sumarto menerima ganti kerugian sebesar Rp 150 juta. Keduanya juga telah menunjukkan bukti kuitansi kerugian yang dibayarkan oleh ESJ.

"Mereka (pelapor dan tersangka, Red) telah menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Sudah dikembalikan semua kerugiannya," lanjutnya.

Padahal sebelumnya, Direskrimum Polda DIJ sudah memeriksa saksi-saksi. Totalnya 15 orang saksi. Masing-masing laporan lima saksi, ditambah tersangka. Pihak kepolisian pun telah melakukan penyitaan barang bukti dari pelapor dan penetapan tersangka pada 30 September 2022.

Kepala Bidang Humas (Kabidhumas) Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto menambahkan, Polda DIJ mendorong memfasilitasi semua upaya baik restorative justice yang dilakukan pelapor dan terlapor. Dia menuturkan, penyelesaian pembayaran kerugian tidak dilakukan di kantor polisi. “Melainkan kesepakatan antar pelapor dan terlapor,” ujarnya.

Sebelumnya, ESJ, asal Sewon, Bantul ini dilaporkan tiga orang atas kasus penipuan dan penggelapan penerimaan PNS P3K. Laporan tersebut secara bersamaan disampaikan pada 24 Maret. Sementara ketiga laporan itu terjadi dalam kurun waktu dan lokasi berbeda. Masing-masing kejadian pada 16 Januari 2018 di wilayah Kecamatan Bambanglipuro, Bantul. Kemudian pada 4 November 2018 di rumah tersangka dan terakhir pada 28 Oktober 2019 juga di tempat tersangka.

ESJ sempat disangkakan pasal 378 dan atau pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penipuan dan penggelapan. (mel/bah) Editor : Editor Content
kasus penipuan pegawai negeri sipil