Propemperda 2023 Sebanyak 11 Raperda

Editor Content • Dipublikasikan Rabu, 2 November 2022 | 23:26 WIB
UNTUK TAHUN 2023: Pambudi Mulya (kiri) menyerahkan Laporan Hasil Pembahasan Propemperda 2023 kepada Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih saat Rapur Pengambilan Keputusan Propemperda 2023 Senin (31/10).(Sekretariat DPRD Bantul for Radar Jogja)
UNTUK TAHUN 2023: Pambudi Mulya (kiri) menyerahkan Laporan Hasil Pembahasan Propemperda 2023 kepada Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih saat Rapur Pengambilan Keputusan Propemperda 2023 Senin (31/10).(Sekretariat DPRD Bantul for Radar Jogja)
RADAR JOGJA - DPRD Bantul menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) 2023 sebanyak 11 raperda. Pengambilan keputusan itu diambil melalui rapat paripurna (rapur) Senin (31/10).

"TERDIRI atas tiga raperda APBD dan delapan raperda non APBD," jelas Drs Pambudi Mulya M.Si membacakan Laporan Hasil Pembahasan Propemperda Kabupaten Bantul 2023 saat rapur. Pambudi Mulya menjabat ketua Bapemperda DPRD Bantul.

Menurutnya, salah satu fungsi DPRD adalah pembentukan peraturan daerah. Fungsi ini, antara lain, dilaksanakan dengan menyusun perencanaan propemperda bersama bupati. Lantaran propemperda harus disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis. Dengan dasar skala prioritas. "Dan ditetapkan sebelum penetapan raperda tentang APBD," ujarnya.

Dari 11 raperda, politikus PDI Perjuangan ini merinci, lima di antaranya merupakan prakarsa DPRD. Itu meliputi prakarsa empat komisi dan bapemperda. Sisanya merupakan prakarsa bupati. "Propemperda 2023 juga memperhatikan hasil konsultasi dengan gubernur DIJ," ungkapnya.

Agar berjalan efektif, Pambudi menekankan, bapemperda juga telah menjadwalkan pembahasannya. Pembahasan 11 raperda itu dibagi dalam empat triwulan. "Pertriwulan berbeda. Ada satu triwulan yang hanya membahas 1 raperda," sebutnya. Selengkapnya lihat grafis.

Ketika disinggung mengenai skala prioritas, Pambudi menegaskan, 11 raperda untuk menjawab kebutuhan. Baik kebutuhan pemkab maupun masyarakat.
Raperda perubahan atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, misalnya. Regulasi ini baru berusia sekitar tiga tahun.

Kendati begitu, bekas lurah Donotirto ini menilai, perda itu mendesak diubah. Pemilihan lurah serentak yang digelar 25 September lalu membuka beberapa celah sekaligus kekurangannya. Salah satunya perihal pembobotan kandidat calon lurah dari elemen jenjang pendidikan. Terutama jenjang SMA dengan strata satu. Dalam Pasal 39 Ayat 4 Huruf B Perda Nomor 13 Tahun 2019 disebutkan, bobot kandidat calon lurah lulusan SMA sederajat adalah 25. Lalu, strata satu atau D4 sebesar 55. Selisihnya 30 poin. "Selisihnya cukup banyak," paparnya.

Nah, pembobotan inilah salah satu celahnya. Menurutnya, pembobotan menjadi persoalan ketika pendaftar kandidat calon lurah lebih dari lima orang. Panitia pemilihan harus membuat seleksi. Agar kontestan calon lurah yang bertarung hanya lima orang. "Pembobotan rentan digunakan untuk menyingkirkan kandidat calon lurah potensial, tapi hanya lulusan SMA," tambahnya.

Kendati telah ditetapkan 11 raperda, Pambudi memprediksi Propemperda 2023 berpotensi mengalami perubahan. Seringnya jumlah raperda ditambah di tengah perjalanan. Berdasar Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, jumlah raperda dalam propemperda diperbolehkan penambahan maksimal 25 persen dari jumlah raperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. (zam)

  Editor : Editor Content
DPRD Bantul Bantul raperda APBD