Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul Joko Waluyo mengatakan, hingga pertengahan September, program ganti rugi ternak yang mati akibat PMK memang belum terealisasi di wilayahnya. Sebab sampai saat ini juga belum ada kejelasan terkait dengan keputusan resmi dari pemerintah pusat tentang penyaluran program tersebut.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menggulirkan program ganti rugi ternak yang mati atau dipotong paksa akibat PMK sejak Juli. Besaran ganti ruginya sendiri mencapai Rp 10 juta untuk satu ekor sapi, dan kambing berkisar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta per ekor. "Sampai saat ini belum ada perkembangan," ujar Joko saat dikonfirmasi kemarin (20/9).
Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan DKPP Bantul Agus Riyadmadi menyebut, sudah ada 93 ekor ternak yang diajukan supaya bisa mendapatkan ganti rugi di Bantul. Meski belum bisa merinci sebaran wilayah peternaknya, mayoritas ternak yang diajukan merupakan jenis sapi.
Dia pun memastikan, belum ada satu peternak pun yang menerima ganti rugi. Karena menurutnya, realisasi program pemerintah pusat tersebut masih dalam proses. "Yang diajukan ada 93 ekor dan masih proses," tegasnya.
Sedangkan dari data DKPP Bantul, perkembangan kasus PMK hingga pertengahan September mencapai 3.409 ekor. Dari jumlah itu, 2.313 ekor di antaranya dinyatakan sembuh, 60 ekor ternak mati, dan 126 lainnya harus dipotong paksa. (inu/eno) Editor : Editor Content