Imbas Kenaikan BBM, Daya Beli Masyarakat Turun

Editor Content • Dipublikasikan Sabtu, 10 September 2022 | 22:24 WIB
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bantul Arif Haryanto menyebut, ekonomi tidak akan bertumbuh pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Seiring harga bahan bakar transportasi yang semakin meroket, daya beli masyarakat pun akan turun. H
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bantul Arif Haryanto menyebut, ekonomi tidak akan bertumbuh pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Seiring harga bahan bakar transportasi yang semakin meroket, daya beli masyarakat pun akan turun. H
RADAR JOGJA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bantul Arif Haryanto menyebut, ekonomi tidak akan bertumbuh pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Seiring harga bahan bakar transportasi yang semakin meroket, daya beli masyarakat pun akan turun. Hal ini pun akan membuat pertumbuhan ekonomi di Bantul sulit tercapai.

Arif pun menilai, keputusan pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi juga sangat tidak tepat. Karena dari hasil para analis ekonomi, kenaikan 10 persen harga BBM bersubsidi akan menaikkan inflasi 0,5 persen. Sementara kondisi saat ini, kenaikan BBM mencapai 30 persen. Yang kemudian berdampak pada inflasi sebesar 1,5 persen. "Alih-alih ekonomi bertumbuh, bertahan saja bagi sebagian masyarakat sangatlah sulit,” ujar Arif dalam keterangan tertulis kemarin (9/9).

Dia pun mendesak, agar pemerintah bisa meninjau kembali kebijakan tersebut. Serta alangkah lebih baik jika membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena dampak negatifnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat.

Arif pun meminta agar pemerintah pusat bisa melakukan relokasi APBN yang tidak terkait dengan penguatan daya beli masyarakat. Misalnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Serta melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi solar bersubsidi yang terindikasi hanya dinikmati oleh sektor industri besar di perkebunan dan pertambangan. "Kami mendesak pemerintah mengembalikan pengelolaan sektor energi ini sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 dengan tujuan akhir memakmurkan rakyat," katanya.

Terkait dengan langkah pemerintah daerah menghadapi inflasi, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengaku, telah menyiapkan berbagai upaya untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM. Yakni dengan melakukan refocusing anggaran milik pemkab. Serta alokasi anggaran sebesar dua persen dari dana alokasi umum (DAU) yang jumlahnya disebut mencapai Rp 20 miliar.

Pemkab juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan. Agar mengalokasikan dana desa sebesar 30 persen untuk program bantuan masyarakat miskin. “(Mekanisme penyaluran bantuan, Red) kita tunggu beberapa hari ini untuk kami matangkan dengan beberapa stakeholder,” ujar Halim. (inu/eno) Editor : Editor Content
DPRD Bantul