Antisipasi Inflasi dengan Program Bantuan

Editor Content • Dipublikasikan Rabu, 7 September 2022 | 19:17 WIB
TERSEDIA: Meski masih ada stok cabai di Pasar Bantul, namun harga per kilogram sudah menyentuh Rp 90 ribu.(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
TERSEDIA: Meski masih ada stok cabai di Pasar Bantul, namun harga per kilogram sudah menyentuh Rp 90 ribu.(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Pemkab Bantul mulai mengantisipasi dampak inflasi pascakenaikan BBM. Yang akan diberikan melalui berbagai program bantuan.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut, saat refocusing anggaran milik pemkab sedang dilakukan. Dana alokasi umum (DAU) sebesar dua persen atau sekitar Rp 20 miliar pun akan dianggarkan untuk program bantuan.

Halim juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan (pemkal). Supaya bisa mengalokasikan dana desa sebesar 30 persen untuk program bantuan masyarakat miskin. Terkait konsep penyalurannya, masih dalam tahap pembahasan. “Kita tunggu beberapa hari ini untuk kami mematangkan dengan beberapa stakeholder,” ujar Halim kepada wartawan kemarin (6/9).

Sementara itu, Lurah Sumberagung, Jetis Yudi Fahrudin mengaku belum memiliki anggaran untuk penanganan dampak kenaikan BBM. Karena 40 persen dari anggaran dana desa atau sekitar Rp 1,3 miliar sudah dialokasikan untuk penyaluran bantuan langsung tunai Covid-19 kepada sebanyak 152 warga.

Oleh karena itu, pemkal akan menunggu regulasi dari pemerintah pusan dan kabupaten. Terkait dengan anggaran bantuan, dan alur penyaluran. “Kalau ada regulasi dan anggarannya, kami mengikuti saja,” ucap Yudi. (inu/eno) Editor : Editor Content
Pemkab Bantul