Bisa Picu Krisis Kepala Sekolah dan Guru

Editor Content • Dipublikasikan Senin, 8 Agustus 2022 | 03:43 WIB
Pengajar Filsafat Mataram Universitas Widya Mataram Heru Wahyu Kismoyo
Pengajar Filsafat Mataram Universitas Widya Mataram Heru Wahyu Kismoyo
RADAR JOGJA - Pemprov DIJ diminta mengevaluasi ulang kebijakan penanganan di dunia pendidikan seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul. Langkah cepat menjatuhkan sanksi dengan membebastugaskan kepala sekolah dan tiga orang guru dinilai bukan tindakan yang bijak. Sebaliknya, dikhawatirkan justru kontraproduktif.

Memicu situasi tidak kondusif bagi kalangan pendidik. Khususnya bagi penyelenggaraan pendidikan menengah di DIJ. “Setelah guru diberi sanksi, citra pendidikan menjadi buruk. Guru takut melahirkan hal-hal yang sifatnya baru. Ada trauma dialami para pendidik. Pertanyaannya setelah adanya sanksi itu, apakah si anak menjadi lebih baik?,” tanya Pengajar Filsafat Mataram Universitas Widya Mataram Heru Wahyu Kismoyo kemarin (7/8).

Heru mengingatkan, tuduhan guru di SMAN 1 Banguntapan telah melakukan pemaksaaan memakai jilbab terhadap salah satu siswinya melahirkan berbagai opini negatif. Sejumlah pihak menuding telah terjadi tindakan intoleransi. Pihak sekolah dituduh tidak bisa menjaga kebhinekaaan.

Semua berawal dari pemakaian pakaian muslimah di sekolah tersebut. Mereka yang melancarkan tuduhan itu tidak pernah berbicara secara utuh. Siswi yang disebut-sebut mengalami depresi itu juga beragama Islam.

“Bagaimana mungkin terhadap sesama muslim dianggap bertindak intoleran,” sesalnya.
Ditambahkan, siswi yang disebut-sebut mengalami depresi belum pernah dibuktikan dengan keterangan psikolog atau psikater. Apakah sakit itu murni karena diminta belajar mengenakan pakaian muslimah atau karena penyesuaian suasana baru.

“Mestinya dirujuk ke ahlinya guna mengetahui penyebabnya bukan malah menjatuhkan sanksi kepada guru dan kepala sekolah,” sindirnya.
Pria yang memosisikan diri sebagai Penjaga Gawang Keistimewaan ini merasa khawatir dengan opini yang dikembangkan beberapa pihak. Sekolah telah memaksa siswinya memakai jilbab. Tuduhan pemaksaan itu kemudian direspons dengan kebijakan penonaktifan.

Dia tak bisa membayangkan jika kelak muncul kasus lain yang sama-sama bernuansa pemaksaan pemakaian atribut di sekolah. Misalnya, ada siswa yang menyoal kewajiban mengenakan pakaian surjan adat Ngayogyakarta setiap Kamis Pahing.

Heru mengingatkan surjan merupakan busana takwa. Sejarahnya merupakan karya Walisanga. Khusus digunakan bagi umat Islam. Kini, surjan telah digunakan seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya kalangan muslim.

“Kalau satu saat ada yang merasa dipaksa memakai pakaian adat setiap Kamis Pahing, apakah guru dan kepala sekolah yang mewajibkan siswa-siswanya juga mendapatkan sanksi penonaktifan. Bila itu sampai terjadi, bukan tidak mungkin akan memicu krisis guru dan kepala sekolah di DIJ,” ingat Heru.

“Adakah yang mempersoalkan penggunaan busana takwa itu sebagai intoleransi atau tidak menjaga kebhinekaaan,” lanjut Heru serius.
Dari penelusurannya, banyak sekolah yang memasukan kewajiban mengenakan pakaian adat setiap Kamis Pahing dalam tata tertib sekolah. Ini sama halnya dengan penggunaan pakaian muslimah. Karena itu, sangat aneh jika tata tertib di SMAN 1 Banguntapan yang mencantumkan soal penggunaan jilbab disoal.

Dikatakan, tata tertib pemakaian tata tertib seragam sekolah khas muslimah dengan mengenakan jilbab diatur dalam lampiran 1 Permendikbud No. 45 Tahun 2014. Sedangkan pemakaian pakaian adat setiap Kamis Pahing merujuk Pergub DIJ No. 75 Tahun 2016. Dalam pergub itu juga mengatur penggunaan jilbab.

“Kalau sekarang ada yang menyoal tata tertib seragam di SMAN 1 Banguntapan karena ada kata jilbab, menjadi pertanyaan. Bagaimana dengan regulasi yang lain,” ungkap abdi dalem Keraton Jogja bergelar Mas Riya Jogonegoro ini.

Anggota DPRD DIJ Muhammad Yazid kembali memasalahkan kebijakan pemprov menonaktifkan kepala sekolah dan tiga guru SMAN 1 Banguntapan. Dia menilai langkah itu cenderung reaktif. Ketua DPW PPP DIJ itu secara terbuka menyesalkannya.
“Jangan sampai pemerintah daerah terpengaruh dengan apa yang dinamakan Islamphobia,” ucap Yazid.

Diingatkan, hijab atau jilbab bukan hanya untuk perempuan yang pandai mengaji saja. Tapi kewajiban bagi semua wanita muslimah. Apa yang dilakukan guru di SMAN 1 Banguntapan adalah mengajak siswanya menjalankan perintah sesuai agama Islam. Ajakan itu bukan disampaikan kepada siswi muslimah. “Guru yang mengajarkan siswinya agar memakai jilbab mestinya harus diapresiasi. Bukan malah diberi sanksi,” sesalnya alumnus IAIN Sunan Kalijaga ini. (kus) Editor : Editor Content
Pemprov DIJ Banguntapan Bantul