85 Persen Anak Tertinggal Akademik

Editor Content • Dipublikasikan Kamis, 27 Januari 2022 | 20:17 WIB
BERIKAN PENGARAHAN: Abdul Halim Muslih saat launching KKPA Kalurahan Gilangharjo, Pandak, Bantul  (26/1). Program bertujuan untuk menangani permasalahan anak.(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
BERIKAN PENGARAHAN: Abdul Halim Muslih saat launching KKPA Kalurahan Gilangharjo, Pandak, Bantul  (26/1). Program bertujuan untuk menangani permasalahan anak.(SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA – Keharmonisan rumah tangga berdampak signifikan terhadap kecerdasan anak. Sesuai survei yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, tercatat 85 persen anak yang tertinggal secara akademik dan non-akademik tumbuh di lingkungan keluarga tidak harmonis.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menuturkan, pleh sebab itu pertengkaran suami istri tidak boleh disepelekan. Menjaga keharmonisan rumah tangga dinilai sebagai hal yang penting. Sebab hal itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Utamanya dalam bidang akademik.

Untuk itu, Halim menekankan adanya pengawasan terhadap rumah tangga. Upayanya dilakukan dengan membuat tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau sustainable sevelopment goals (SDGs). Pencatatannya, diklaim sudah dilakukan di seluruh kalurahan di Bantul. “Rumah tangga harus dipantau, terutama anak-anaknya,” tegasnya saat ditemui usai meresmikan program KKPA Kalurahan Gilangharjo, Pandak Rabu (26/1).

Dijelaskan Halim, SDGs memberi pemetaan terkait pendidikan, kesehatan, dan keterlindungan anak. Sehingga orang tua (ortu) yang diketahui melakukan kekerasan kepada anak, dapat lebih cepat ditindak. Selain itu, anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari ortu pun dapat diketahui. “Jangan ortu pada sibuk sendiri. Mencari duit bekerja, tetapi anak tidak diperhatikan,” ucapnya.

Melalui upaya yang dilakukan itu, Halim berharap Bantul dapat segera menuju kabupaten layak anak (KLA). Lantaran dalam mewujudkan KLA, turut ditentukan oleh rumah tangga yang baik. “Komitmen ini tertuang dalam misi Kabupaten Bantul yang ke-lima, mengentaskan masalah kesejahteraan sosial, pencapaian Bantul sebagai KLA, ramah anak, dan penyandang disabilitas,” sebutnya.

Kepala DPPKBPMD Bantul Sri Nuryanti mengungkap, untuk endukung terwujudnya KLA, dinas telah bersiap melakukan rapat paripurna bersama DPRD Bantul pada 14 Februari. “Kalau penilaiannya di Maret,” ujarnya.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul turut mencatat, terjadi 90 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2021. Catatan dihimpun berdasar laporan yang masuk ke Polres Bantul, RSUD Panembahan Senopati, dan P2TP2A Bantul atau Arum Dalu.

Sementara rekap data kasus korban kekerasan terhadap anak periode Januari-November 2021 dari Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) Bantul menunjukkan lokasi kekerasan mayoritas terjadi di rumah. Sebanyak 25 kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan di rumah. 24 kasus terjadi di tempat umum, dan 14 kasus terjadi di rumah pelaku.

Mirisnya, ortu jadi mayoritas pelaku kekerasan terhadap anak. Tercatat sebanyak 14 kasus kekerasan melibatkan orang tua sebagai pelaku. Disusul kekerasan oleh pacar sebanyak enam kasus, dan anggota keluarga sebanyak lima kasus. Selebihnya, sebanyak 22 kasus, tidak diketahui.

Bentuk kekerasan yang paling banyak diterima oleh anak, adalah psikis. Kasusnya mencapai 22 catatan, disusul oleh pencabulan 21 kasus, pelecehan seksual 15 kasus, kekerasan fisik 15 kasus, pemerkosaan 15 kasus, dan penelantaran lima kasus.

Terungkap pula, anak usia remaja jadi korban paling banyak. Di mana jumlah kekerasan pada rentan usia 11 sampai 17 tahun mencapai 63 kasus. Sementara pada usia 6-10 tahun sebanyak 23 kasus, dan kasus pada anak usia lima tahun ke bawah sebanyak empat kasus. (fat/eno) Editor : Editor Content
Disdikpora bantul akademik