Pemkab Keberatan Beri Izin Kerumunan

Editor Content • Dipublikasikan Selasa, 21 Desember 2021 | 14:59 WIB
MACET : Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Jogjakarta mulai dipadati wisatawan. Sementara itu Pemkab Bantul masih enggan mengeluarkan izin keremunan massa dalam jumlah besar saat perayaan malan tahun baru. (GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA)
MACET : Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Jogjakarta mulai dipadati wisatawan. Sementara itu Pemkab Bantul masih enggan mengeluarkan izin keremunan massa dalam jumlah besar saat perayaan malan tahun baru. (GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul keberatan memberi izin kegiatan yang melibatkan massa berjumlah besar. Kendati sebanyak 12 kapanewon di Bumi Projotamansari nol kasus Covid-19. Tercatat, hanya ada 15 pasien yang dirawat dan tersebar di lima kapanewon.

“Sampai hari ini sudah banyak surat masuk untuk menyelenggarakan kegiatan dengan jumlah yang sangat besar. Itu kami keberatan memberi izin,” sebut Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai diseminasi penyusunan road map pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata, di Tembi Rumah Budaya, Timbulharjo,Sewon, Bantul Senin (20/12).

Keberatan tersebut berdasar pada kewaspadaan dan antisipasi masuknya varian Covid-19 jenis Omicron ke Bantul. Terlebih varian yang tengah menyerang Eropa dan Afrika ini sudah teridentifikasi masuk Indonesia. “Perintah dari pusat untuk mengantisipasi Omicron masuk ke Indonesia, tapi belum diketemukan di Bantul,” ujarnya.

Diakui, kerumunan merupakan salah satu cara pemulihan ekonomi. Semisal pengajian, kegiatan ini akan banyak menghidangkan makanan. “Ekonomi di situ bergerak. Tapi sementara waktu kami lihat persebarannya, kalau angka (peserta pengajian, Red) sudah ribuan ya kami belum bisa memberi izin. Kalau terlokalisasi di kampung boleh,” cetusnya.

Selanjutnya Halim bersyukur, 12 kapanewon di Bantul nol kasus. “Ini perkembangan yang dari hari ke hari semakin baik dalam penanggulangan pandemi di Bantul,” ucapnya.
Diharapkan, kawasan yang sudah berstatus hijau dapat terus mempertahankan diri dan tidak ada klaster baru. Lurah sebagai ujung pemerintahan Pemkab pun dikerahkan untuk lakukan pemantauan dan pengawasan. “Bagaimana, caranya dengan kewenangan izin kegiatan yang mengundang kerumunan itu,” tegasnya.
Kapolres Bantul AKBP Ihsan menegaskan, obwis dilarang gelar perayaan Tahun Baru. Sebab dapat menimbulkan potensi kerumunan. “Kami akan mobile, untuk bubarkan kalau ada kerumunan,” cetusnya.

Kendati begitu, polisi tidak akan melakukan penyekatan dan meminta wisatawan untuk putar balik. Wisatawan dengan plat tidak sesuai tanggal penerapan ganjil genap disisir mulai dari pertigaan Tembi, Sewon, Bantul. “Tapi pos utamanya tetap di tempat pemungutan retribusi,” bebernya.
Wisatawan yang terjaring penyisiran selanjutnya diarahkan ke obwis lain di Bantul. Itu dinilai sekaligus sebagai pengenalan variasi obwis. “Jadi ada opsi lain bagi wisatawan,” ujarnya. (fat/bah)

 

 

  Editor : Editor Content
Bantul Izin Kerumunan Pemkab Bantul