RADAR JOGJA – Berpatok pada kemandirian dan transparansi publik, Kalurahan Panggungharjo ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan merupakan yang pertama di Indonesia guna percontohan.
Lurah Panggungharjo Wahyudi Anggoro mengaku bahagia dengan penetapan Desa Antikorupsi yang kini disandang wilayahnya. Dijelaskan, berangkat dari Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Panggungharjo yang mengarahkan kebijakan pada visi kemandirian. “Tujuannya desa yang bersih, transparansi, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat Panggungharjo yang mandiri, sejahtera, dan berdasarkan lingkungan,” paparnya dalam konferensi pers usai puncak acara peluncuran Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul kemarin (1/12).
Dikatakan, pemkal berkeyakinan kemandirian warga desa hanya dapat terwujud ketika tata kelola dilakukan dengan baik. Maka sejak 2012, Pemkal Panggungharjo mendorong reformasi birokrasi. “Dalam rangka membangun pola relasi baru antara pemerintah desa dan warga desa agar relasi tidak hanya administrasi,” jelasnya.
Pemkal juga perbaiki akuntabilitas sejak 2013 dengan membangun arsip desa. Pengarsipan dilakukan berdasar kaidah arsip terstandar agar dapat dirunut. Sehingga semua kebijakan dan penganggaran dapat diakses oleh publik. “Sejak 2015 semua data yang dikelola adalah data publik. Kami juga membebaskan semua pungutan pelayanan administrasi publik. Harapannya semua pelayanan yang merupakan hak publik dapat diberikan secara gratis,” sebutnya.
Selain itu, pemkal melibatkan masyarakat dalam lembaga desa. Panggungharjo sendiri memiliki 11 lembaga desa juga menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan. “Artinya, desa Panggungharjo jadi arena demokrasi politik lokal,” cetusnya.
Di mana warga desa berkesempatan secara langsung terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemkal. Hal itu tentu memperkokoh akuntabilitas sosial. “Karena masyarakat terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengungkap, awalnya terdapat tiga desa yang masuk nominasi. Setelah melalui diskusi, antara Kemendagri, Desa, dan KPK sepakat tunjuk Panggungharjo dijadikan percontohan Desa Antikorupsi. “Desa Antikorupsi memiliki lima kriteria dengan 18 indikator. Sebetulnya ada tiga desa, setelah penilaian dan peninjauan, ternyata Panggungharjo yang dimungkinkan,” bebernya. (fat/pra) Editor : Editor Content