RADAR JOGJA – Bumi Projotamansari dituntut siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) aktifkan 29 pos pantau kebencanaan. Kebijakan tersebut sesuai Keputusan Bupati Bantul No 353/2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bantul, Irawan Kurnianto mengungkap, Keputusan Bupati Bantul No 353/2021 efektif sejak 10 September 2021 sampai 10 Desember 2021. Mengacu pada rilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), BPBD rutin mendapat informasi terkait fenomena perubahan cuaca.“Mulai awal musim hujan terjadi di dasarian ketiga bulan Oktober,” ujarnya ditemui di kantornya.
Pihaknya berkoordinasi dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bantul, serta potensi relawan. Pos tersebar hampir di tiap kapanewon. “Kami pilih kalurahan yang rawan bencana hidrometeorologi. Terutama di lereng pegunungan dan berada di tepi sungai besar,” paparnya.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul Bobot Ariffi’aidin pun menilai bantaran sungai dan bendungan jadi titik rawan bencana hidrometeorologi. Mengingat Bantul merupakan wilayah hilir sungai. “Bantul posisi di selatan ya, utara hujan sangat pengaruh (terhadap naiknya debit air, Red),” sebutnya.
Bobot tidak menyebut angka pasti jumlah titik rawan. Namun, beberapa bendungan di Bantul jadi pengawasan dinasnya. Sebab harus dilakukan pembukaan saat debit air diperkirakan meningkat. “Kami pantau kondisi utara, untuk bendung yang perlu pembukaan dengan segera. Karena butuh waktu untuk buka itu, jadi ngga macet (saat debit air naik, Red),” bebernya. (fat/bah)
Editor : Editor Content