Evolusi itu ditandai dengan layanan mobil keliling (mobling) pajak Bantul. Kepala Bidang Penagihan BKAD Bantul Dharmawan Purwana mengungkapkan, mobling pajak Bantul resmi mulai memberikan pelayanan pada 2018. Lima unit mobling beroperasi memberikan layanan jemput bola. Ke berbagai pelosok desa. Juga ke kompleks-kompleks perumahan.
"Mobling ini tetap beroperasi meski libur akhir pekan," jelas
Wawan, sapaan Dharmawan Purwana, di ruang kerjanya pekan lalu.
Pelosok desa dan kompleks perumahan disasar karena sejumlah pertimbangan. Menurut Wawan, akses warga pelosok ke kantor BKAD atau bank yang ditunjuk sebagai loket pembayaran cukup jauh. Sebaliknya, warga yang tinggal di kompleks perumahan sebenarnya dekat dengan pusat pemerintahan. Pun dengan kantor bank. Namun, mayoritas WP yang tinggal di wilayah penyangga kota ini merupakan pekerja formal. Sehingga kesulitan mencari waktu menunaikan salah satu kewajibannya itu.
"Sehingga, kami jemput bola. Seringnya kami datang ke lokasi sore hingga malam hari," ucapnya.
Di awal perjalanannya, mobling hanya disokong dengan peralatan terbatas. Mobling belum tersambung dengan server PBB-P2. Area jangkauan mobling masih sangat terbatas. Mobling yang dijadwalkan beroperasi di wilayah Kapanewon Pleret, misalnya. Petugas yang berbekal laptop dan mesin cetak itu hanya membawa data surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 dari wilayah itu. Tak pelak, WP dari luar Kapanewon Pleret yang ingin membayar PBB-P2 di mobling itu tak terlayani.
"Sekarang lima mobling sudah tersambung dengan server PBB-P2. Tiap mobil sudah dilengkapi dengan modem dan jaringan internet," katanya.
Apakah layanan sudah menjadi cepat? Pria kelahiran Pedukuhan Soge, Srigading, Sanden, ini menegaskan belum. BKAD pada 2019 menjadikan Kapanewon sebagai pilot project. Untuk penggunaan SPPT yang dilengkapi dengan tanda tangan digital. Plus barcode sebagai pengganti 18 digit nomor objek pajak (NOP). Terobosan ini lantas diterapkan sepenuhnya untuk seluruh kapanewon se-Bantul pada 2020. Konsekuensinya, tiap mobling bisa melayani pembayaran PBB-P2 hingga seribu SPPT per hari. Semula hanya sekitar 300 SPPT. Jadi, lima mobling sekarang bisa melayani pembayaran 5.000 SPPT per hari.
Namun, terobosan ini belum dibarengi dengan sistem pembayaran yang canggih. Sistem pembayaran ke bank masih menerapkan manual. Petugas BKAD akhirnya kuwalahan meng-input data pembayaran 5.000 SPPT ke bank. Mereka harus lembur sepulang memberikan layanan jemput bola. Dengan meng-input pembayaran ke bank melalui m-banking. Lantaran pihak bank saat itu hanya punya kuota 2.000 auto debet. Itu pun untuk seluruh nasabah se-Bantul.
Guna menyelesaikan persoalan itu, kata Wawan, BKAD telah berkoordinasi dengan pihak bank. Hasilnya, bank bersedia untuk menjawab persoalan yang dialami BKAD.
"Jadi, sekarang antara mobling, BPD, dan server PBB sudah tersambung. Mobling sudah mirip dengan ATM atau teller berjalan," ungkap Kasubid Keberatan, Bidang Penagihan BKAD Bantul Herwina Dian Aprilia.
Wina, sapaan Herwina Dian Aprilia menambahkan, penggunaan tanda tangan digital dan barcode tidak hanya mempercepat proses pembayaran. Proses pencetakan SPPT juga jauh lebih cepat.
Dulu, kata Wina, proses pencetakan SPPT membutuhkan waktu 30 hari. Belum lagi pemberian stempel yang menelan waktu hingga 44 hari kerja.
"Sekarang hanya butuh dua minggu. Proses cetak, pemberian barcode, dan tanda tangan digital jadi satu," tambahnya. (*/zam)
Editor : Editor Content