RADAR JOGJA - Tahap kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul telah dimulai sejak 26 September. Namun hingga Selasa (29/9), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul belum menerima satu pun surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK).
Ketua Bawaslu Harlina mengungkapkan, hingga kini belum ada STTPK yang masuk ke Bawaslu. Padahal, STTPK merupakan bukti bahwa panitia telah membuat pemberitahuan sebelum menggelar kampanye.
Surat tersebut diserahkan pada Kepolisian Resor (Polres) Bantul untuk kemudian diteruskan ke Bawaslu dan KPU. “Dengan surat tersebut, Bawaslu siap menindak atau membubarkan tahapan kampanye yang tidak sesuai prosedur,” tegasnya.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) No 13/2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 6/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-alam Covid-19 pun mengatur pelaksanaan kampanye. Di mana kampanye langsung harus dilakukan di dalam ruang dengan jumlah perserta maksimal 50 orang. Sementara kampanye dan rapat umum tidak diperkenankan.
Harlina mengaku miris dengan pasangan calon (paslon) yang belum memaksimalkan kampanye dalam jaringan (daring). “Malah justru bernafsu melakukan kegiatan itu tadi (kampanye langsung),” ketusnya.
Harlina pun menyoroti kegiatan reses, jaring aspirasi, atau sarah sehan yang digelar oleh anggota DPR RI yang nyerempet pada kegiatan kampanye. Di mana para anggota DPR RI ini menghadirkan paslon yang didukung oleh partainya. “Perlu ada evaluasi itu,” cetusnya.
Kegiatan yang digelar itu pun kerap abai protokol kesehatan (prokes). Yaitu dengan mengundang ratusan orang yang mengakibatkan kerumunan. Disebutkan, seperti kegiatan reses di Imogiri dihadiri oleh sekitar 300 orang. Sedangkan kegiatan reses yang diselenggarakan di Sanden menghadirkan 200 orang.
Belum dimilikinya STTPK oleh masing-masing kubu paslon yang akan berlaga dalam Pilkada Bantul dibenarkan oleh Kapolres Bantul AKBP Wachyu Tri Budi Sulistiyono. Dijelaskan, STTPK harus diajukan ke Polres minimal tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye. “Saat ini sudah ada yang mengajukan, tapi masih dalam proses,” ungkapnya. (cr2/bah)
Editor : Editor Content