Senam Masal Dibubarkan Panwascam

Editor Content • Dipublikasikan Senin, 28 September 2020 | 13:02 WIB
SEBELUM DIBUBARKAN: Kader Rampak Sarinah saat membagikan masker dan stiker di Pasar Barongan Sabtu (27/9). Organisasi ini juga tampak sedang memberikan orasi terkait paslon nomor urut satu.( ISTIMEWA )
SEBELUM DIBUBARKAN: Kader Rampak Sarinah saat membagikan masker dan stiker di Pasar Barongan Sabtu (27/9). Organisasi ini juga tampak sedang memberikan orasi terkait paslon nomor urut satu.( ISTIMEWA )
 

RADAR JOGJA – Kampanye salah satu pendukung paslon Pilkada Bantul 2020, di hari pertama kampanye Sabtu (26/9), dibubarkan Panwascam Jetis. Dianggap tidak memenuhi regulasi karena belum ada pemberitahuan dan mengumpulkan massa.

“Tidak ada pemberitahuan, ya menjadi catatan pengawas,” ucap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul Harlina ditemui di kantornya Minggu (27/9). Menur dia, tidak tertulis larangan membagikan masker dan senam masal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 13/2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 6/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19. Namun, bukan berarti kegiatan itu dibenarkan. “Indoor saja dibatasi 50 (peserta kampanye), (jadi dalam) memaknai kegiatan, bukan berarti yang tidak diatur diperbolehkan,” ujar Harlina.

Kegiatan senam masal yang dilakukan oleh salah satu tim pemenangan Relawan Rampak Sarinah itu dinilai berpotensi pada penularan Covid-19. Sebab mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak. Jika pun senam masal murni hanya olahraga, setelah acara usai harus segera bubar. “Habis olahraga membagi masker di pasar dan stiker, harus ada pemberitahuan kalau itu kampanye,” sebutnya.

Pemberitahuan yang dimaksud oleh Harlina adalah Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK). Surat itu merupakan bukti panitia telah mengurus surat pemberitahuan kegiatan kepada KPU, Bawaslu, dan Polres. Maka gelaran kampanye yang tidak memiliki STTPK pun bisa dibubarkan oleh Bawaslu dan jajarannya. “(Sebab) tidak ada pemberitahuan kalau itu akan ada kampanye dengan metode pembagian stiker,” paparnya.

Sementara itu, Kader Rampak Sarinah, Ratih Kirana Adityawati mengklaim sudah menyerahkan surat pemberitahuan. Sebelum organisasi relawan Perempuan PDI Perjuangan ini menggelar senam masal dan membagikan masker. Tapi, surat itu diserahkannya pada Kepolisian Sektor (Polsek) Jetis, bukan pada Polres Bantul. “Untuk surat (pemberitahuan) saya berikan pagi,” sebutnya.

Itu disebutnya sebagai upaya kampanye 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kegiatan yang dilakukan di pasar pun diklaimnya bukan merupakan kampanye terbuka. Sebab tidak mengumpulkan massa pada satu titik. Tapi panitia kampanye yang berkeliling untuk membagikan masker dan stiker. “Itu pun, kami berhenti untuk membagi masker di satu titik paling lama lima menit,” ujarnya.

Sementara itu, Bawaslu Sleman mulai mengaktifkan pengawasan pada media sosial (medsos) para paslon. Akun media sosial yang dipantau, adalah akun yang sebelumnya telah didaftarkan paslon ke KPU. Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar menjelaskan, akun yang akan diawasi adalah akun resmi dari setiap paslon, relawan, sampai tim kampanye. "Maksimal ada 20 akun yang didaftarkan, jadi paslon bebas mendafatrakan akun-akunya," jelas Arjuna.

Dalam pemantauan, Bawaslu Sleman telah berkoordinasi dengan KPU dan Diskominfo Sleman. Jika pelanggaran ditemukan, nantinya pihak Diskominfo akan menghapus akun terkait. "Misalnya ada akun yang menyebarkan SARA atau adu domba, bisa dilaporkan ke Diskominfo. Nanti Diskominfo akan melakukan penutupan akun," kata Arjuna. (cr2/eno/pra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Editor : Editor Content
panwascam Bantul Penyebaran Covid-19 Bubarkan Senam Masal