Baliho Gambar Bapaslon Mulai Menjamur

Editor Content • Dipublikasikan Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:46 WIB
KOMERSIAL: Penampakan baliho di perempatan Gose, Bantul (10/8).( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
KOMERSIAL: Penampakan baliho di perempatan Gose, Bantul (10/8).( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, baliho bergambar bakal pasangan calon (Bapaslon) mulai menjamur di sejumlah titik jalan di Bantul. Padahal, kubu yang akan bertarung pada Pilkada 9 Desember, belum mengumumkan secara resmi sosok yang akan diusung.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul Harlina menyebut kewenangan badannya adalah melakukan pengawasan terhadap tahapan Pilkada. Terkait baliho, Harlina menyebut itu masuk dalam pengawasan non tahapan. Di mana, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi. “Kalau baliho, (kami mengawasi yang) memuat subjek yang kemungkinan akan menjadi calon (dalam Pilkada Bantul 2020),” jelas Harlina ditemui di kantornya Senin (10/8).

Fokus penanganan adalah muatan atau pesan dalam baliho dari sisi subjek. Jika kepala daerah atau wakil kepala daerah, beriklan di baliho dengan menggunakan anggaran pemerintah, maka sudah masuk kategori pengawasan. “Itu penyalahgunaan kewenangan dalam pembuatan baliho,” cetusnya.

Namun, jika pemasangannya menggunakan anggaran pribadi, Bawaslu tidak dapat melakukan tindakan. Berbeda lagi jika Pilkada sudah masuk masa minggu tenang. Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pencopotan baliho.

Kasat Pol PP Yulius Suharta mengatakan, penertiban oleh satuannya berdasarkan perizinan baliho. Seperti pengecekan stiker dan masa kadaluarsanya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT). Jika berkaitan dengan politik, disesuaikan dengan tahapan Pilkada. “Biasanya kami mendapat rekomendasi tahapan Pilkada dari Bawaslu,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Trisna Manurung mengungkap, dinasnya memiliki puluhan titik baliho. Tapi, hanya diperuntukkan bagi iklan layanan masyarakat. “Punya kami (milik BKAD) nggak ada yang dipasangi kayak gitu (bermuatan komersial dan politik),” tegasnya.

Trisna juga mengungkapkan, adanya enam vendor baliho swasta di Bumi Projotamansari. Trisna menduga, para warga menyewa baliho milik para vendor swasta itu guna mensosialisasikan bapaslon. “Pasti itu bayar,” cetusnya.

Disebutkan, titik baliho terbanyak ada di titik aglomerasi, yaitu Kasihan, Banguntapan, Sewon, dan Bantul. Tahun ini Pemkab Bantul menargetkan pajak reklame sebanyak Rp 2,042 miliar. “Sudah masuk sekitar 59 persen, sekitar Rp 1,207 miliyar yang pajaknya masuk,” ungkapnya. (cr2/bah)

 

  Editor : Editor Content
Pilkada 9 Desember bawaslu Pilkada 2020 Bantul bapaslon