Nuryadi menjelaskan, dalam prinsipnya Indonesia menganut asas trias politika, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Setiap unsur memiliki kewenangannya masing-masing dan saling menyerobot peran. “Kami adalah wakil rakyat yang semestinya mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Tugas kami sebagai legislatif salah satunya melakukan pengawasan,” ujarnya.
Sengketa yang terjadi antara pengelola pertambangan dan masyarakat, karena masyarakat merasa tidak pernah diberikan sosialisasi. Tapi, pengelola pertambangan berhasil mendapatkan izin resmi. “Kami tidak dapat menganulir, kecuali secara prinsip ada yang dilanggar,” papar Nuryadi.
Warga Pondok, Trimurti, Srandakan, Bantul Yuda menerangkan, warga banyak yang berprofesi sebagai penambang pasir. Aktivitas ini dinilai merusak, lantas pada 1988 bupati Bantul kala itu memberikan bantuan. Warga pun mendapatkan hewan ternak agar beralih profesi dari penambang pasir. “Lah ini kok malah mau ada penambangan pasir lagi, pakai alat berat lagi,” ketusnya.
Diakui, akibat aktivitas penambangan pasir dapat membahayakan jembatan dan tiang listrik yang menjadi tumpuan warga Bantul dan Kulonprogo. Sumur warga pun telah mengering karena kedalaman sungai melebihi sumur. “Kami pakai sumur suntik loh kebanyakan,” ujarnya.
Sedangkan warga Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul Yohanes Sukamtomo menyatakan kecewa dengan badan eksekutif yang telah memberikan izin kepada pengelola tambang di wedi kengser. Sebab aduannya atas maladministrasi yang dilakukan pengelola tambang tidak ditanggapi sejak 15 Oktober 2017. “Kami heran, sosialisasi belum terjadi tapi izinnya sudah turun” ucapnya.
Dikatakan, sebanyak 568 warga menolak adanya penambangan. Meskipun pengelola mengklaim sudah melakukan sosialisasi terhadap 49 warga. “Kami minta dipertemukan dan audiensi. Kami tahu DPRD DIJ tidak memiliki kewenangan jika izin sudah turun. Namun, izin yang turun dengan cara tidak benar, kami dikritisi,” tegasnya. (cr2/din)
Editor : Editor Content