KPU Mulai Aktifkan Badan Ad Hoc

Editor Content • Dipublikasikan Senin, 15 Juni 2020 | 18:28 WIB
Photo
Photo
 

 RADAR JOGJA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bantul akan digelar 9 Desember mendatang. Kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul telah menjalankan rangkaian tahapan. Mulai hari ini (15/6), seluruh Badan Ad Hoc akan diaktifkan.

Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan, tahap restrukturalisasi anggaran pilkada telah dirampungkan. Hasil penyusunan anggaran, efisiensi dan estimasi sudah diusulkan ke KPU RI melalui KPU DIJ. Nah, tahapan selanjutnya sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Pemilu Serentak, KPU siap mengaktifkan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Mulai Senin PPK dan PPS baik kesekretariatannya sudah mulai aktif," ungkap Didik dihubungi Radar Jogja Minggu (14/6).

Selain itu, dari sisi regulasi pihaknya juga melakukan perubahan SK tahapan pemilihan khusus Bantul. Sebab, tak ada calon perseorangan di Bumi Projotamansari ini. Sehingga pasca pengaktifan Badan Ad hoc akan dilakukan pememutakhiran data pemilih. Dimulai dari pembentukan petugas badan pemilih yang  dilaksanakan 24 Juni  hingga 13 Juli mendatang. “Lalu pertengahan Juli hingga Agustus ada coklit,”  sebut Didik.

Badan Ad Hoc masih mengacu pada hasil seleksi sebelum adanya pandemi Covid-19. Hanya saja KPU melakukan assesment kepada 225 PPS dan 85 PPK. Tujuannya mengukur apakah mereka (PPK dan PPS) masih memenuhi syarat atau tidak. “Dari sisi netralitas masih terjaga atau tidak,” ungkapnya. Dari assesment ini pihaknya tak ada masalah.

Berdasarkan surat dinas KPU Nomor 441 disebutkan masing-masing PPK dan PPS  diminta mengisi surat keterangan sehat bebas Covid-19. Pernyataan ini bercap materai. Di dalam surat itu, juga wajib mengisi riwayat kesehatan dan perjalanan.

Terkait persiapan ini, pihaknya belum dapat memastikan apakah akan dilakukan rapid test pada seluruh Badan Ad Hoc atau tidak. Pihaknya masih menunggu PKPU terbaru yang kini masih proses harmonisasi. Apakah PKPU Pilkada nantinya masuk di dalam bencana non alam atau tidak. “Kalau tidak memungkinkan, ya rapid test hanya akan dilakukan kepada petugas yang memiliki indikasi gejala,”  tuturnya.

Pemilihan di tengah pandemi sangat dimungkinkan ada penambahan Badan Ad hoc. Sebab, berdasarkan regulasi yang mengacu pada Protokol kesehatan, ada pembatasan pemilih pada setiap  tempat pemungutan suara (TPS). Didik memperkirakan adanya penambahan petugas TPS. Jika pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal terdapat 1.500 TPS dan 9 personil per TPS. “Kalau ditambah estimasi penambahannya sekitar 2.205 TPS. Petugasnya tinggal dikalikan sembilan,” ungkap Didik.

Sebelumnya, Kepala Devisi Hukum KPU Bantul Mestri Widodo mengatakan, KPU akan menerapkan standar protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada mendatang.  Berdasarkan regulasi, ada estimasi penambahan jumlah TPS, dari 800 pemilih per TPS diturunkan menjadi 500 pemilih. “Sehingga harus menambah 700 TPS lagi,” sebutnya. (mel/laz) Editor : Editor Content
pemilu serentak KPU Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Bantul