RADAR JOGJA - Bantuan Langsung Tunai bersumber dari dana desa (BLT DD) di Kabupaten Bantul menuai kontra. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2020 tentang bantuan BLT DD tahap 4, 5 dan 6 itu dinilai rawan menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat.
Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul berupaya BLT DD dapat dilaksanakan bagito atau bagi roto, dipukul rata di masyarakat.
Ketua APDESI Bantul Ani Widayani menuturkan, jika bantuan tersebut tetap dicairkan dengan penerima yang sama, dikhawatirkan terjadi gejolak. “Karena masih banyak warga yang belum menerima bantuan apapun,” ungkap Ani usai rapat koordinasi APDESI di Balai Desa Sumbermulyo, Kamis (11/6).
Ani menyebut, kondisi dana di desa saat ini kecil. Dari 100 persen dana desa tahun ini, sudah dua kali dilakukan pencairan. Pada pencairan tahap satu sebanyak 40 persen sudah digunakan untuk penanganan Covid-19 dan padat karya tunai. Sementara pencairan tahap dua ini sebanyak 40 persen. Seluruhnya sudah diperuntukan untuk pemberian BLT DD tahap satu hingga tiga. Dengan nominal bantuan Rp 600 ribu per KK per bulan. Dan bulan pertama sudah dilaksanakan sejak Mei lalu. Kemudian dilanjutkan tahapan dua di bulan ini. "Sisanya masih 20 persen ini untuk anggaran program wajib dari Kementrian Desa," ujarnya.
APDESI mengeluhkan, BLT DD tahap 4 hingga 6 yang akan dicairkan pada Agustus - Oktober mendatang. Jika ini tetap dilaksanakan dengan mengacu data dari kementrian sosial, maka desa tak sanggup. Disamping anggaran minim, 20 persen DD itu sudah diperuntukan untuk program wajib. Di antaranya, untuk penanganan Stunting, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Lansia dan bantuan Mandi, Cuci, Kakus (MCK). "Padahal semua program ini hukumnya wajib. Jika tak dilaksanakan ada sanksinya," ungkap Ani.
APDESI meminta agar pemerintah membuatkan payung hukum. Agar semua dapat terselenggara dengan baik dan tak menimbulkan kontra. Misalnya, penerima bantuan dialihkan berdasarkan data eksklusi eror dari desa. Dan juga berdasarkan dengan kemampuan dana desa. "Semua desa sudah punya data eksklusi error," sebutnya. Dalam hal ini pihaknya akan mengadukan keluhan ini ke pusat. Keluhan ini juga ditampung oleh Pemda Bantul.
Lurah Girirejo, Imogiri, Dwi Yuli Purwanti mengatakan, saat ini desa dalam posisi dilema. Mereka mendapat aturan berbelit. Yang sama-sama mendapat sanksi jika tidak dilaksanakan. "BLT DD tahap satu dan dua sudah kami maksimalkan. Simalakama ketika harus men-delete program wajib, juga mendapat sanksi," tutur Dwi. (mel/pra) Editor : Editor Content