Sekolah Manfaatkan Anggaran Pelaksanaan Ujian

Editor Content • Dipublikasikan Selasa, 21 April 2020 | 15:40 WIB
BAGI: Guru menerima wali murid yang ingin mengambil dana subsidi dan masker sebagai langkah pencegahan Covid-19 di SDN Kembangsongo (20/4). ( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
BAGI: Guru menerima wali murid yang ingin mengambil dana subsidi dan masker sebagai langkah pencegahan Covid-19 di SDN Kembangsongo (20/4). ( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA - Pelaksanaan ujian nasional (UN), ujian sekolah berbasis nasional (USBN), ujian sekolah, dan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun (PAT) gagal dilaksanakan tahun ini. Padahal, penganggarannya sudah ditetapkan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

 

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Isdarmoko menjelaskan sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19. Sekolah dapat mengalokasikan dananya untuk membeli disinfektan, masker, hand sanitizer, dan mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilakukan secara online.

 

Dijelaskan, saat ini guru honorer dapat menerima insentif jika terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik). Tercatat ada sekitar 600 guru honorer SD dan 200 guru honorer SMP.  ”Sekolah di Bantul sedang kekurangan tenaga pengajar. Sehingga harus memberdayakan guru honorer,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Pleret sekaligus PLT Kepala SMPN 1 Pleret Tresmi Hariyati Ningsih mengatakan, sejak tahun 2019 sudah 50 persen alokasi guru honorer. Namun, baru enam hororer di sekolahnya yang mendapat aliran BOS dan BOP. “Yang lainnya belum,” sebutnya.

 

Untuk penanganan Covid-19, baik di SMPN 2 Pleret dan SMPN 1 Plered menggunakan anggaran kegiatan yang gagal dilaksanakan. Anggaran tersebut dibelikan hand sanitizer, masker, dan disinfektan. Sedangkan untuk biaya kuota, Tresmi mengaku sedang berhitung.

 

Dikatakan, per anak membutuhkan dana Rp 30 ribu, karena paket kuota termurah Rp 25 ribu. Sehingga untuk 600 siswa diperlukan anggaran sekitar Rp 18 juta. “Itu tidak semudah juknis (petunjuk teknis) Mendikbud,” ujarnya.

 

Tresmi khawatir, murid akan menyalahgunakan bantuan jika sekolah hanya memberikan uang untuk membeli kuota. Dia berencana memesan kuota untuk muridnya yang ada di dua sekolah. RKAS kedua sekolah pun telah diubahnya. “Ya baru dianggarkan, juknis saja turunnya baru 14 April kemarin. Saya anggarkan Rp 31 juta untuk kedua sekolah,” uangkapnya.

 

Terpisah, Kepalan SDN Kembangsongo Supiah justru tidak ragu memberikan bantuan subsidi kuota bagi muridnya. Wali murid diminta hadir ke sekolah untuk mengambil subsidi dan masker. Selain itu, sekolah juga membeli cairan disinfektan dan hand sanitizer. “Khusus untuk biaya ujian dan PAT dialirkan ke Covid-19 semua,” jelasnya. (cr2/bah)

 

 

 

 

 

  Editor : Editor Content
RKAS Bantul SMPN