Kepala DKUMP Bantul Agus Sulistyana mengatakan, masyarakat boleh menjalankan usaha bensin eceran maupun pom mini. Bahkan untuk saat ini syaratnya jauh lebih mudah. ”Sekarang cukup memakai surat usaha dari kecamatan. Kami juga memastikan usaha bensin eceran masih bisa beroperasi," katanya Jumat (20/12).
Agus menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PT Pertamina agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU terkait syarat tersebut. Khususnya bagi keperluan usaha mikro milik warga. Termasuk bensin eceran.
Sebelumnya Pemkab Bantul sangat melarang keras penjualan BBM eceran di tingkat masyarakat. Dikarenakan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22/ 2001 tentang Minyak dan Gas bumi serta Peraturan Pemerintah Nomor 36/ 2014 tentang Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Meskipun aturan semakin dipermudah, Agus tetap akan melakukan pengawasan terhadap usaha pom mini. Dari datanya, terhitung ada sebanyak 141 usaha pom mini yang tersebar di seluruh kecamatan di Bantul.
Hal itu, karena menurutnya banyak pemilik usaha tersebut yang bukan merupakan warga asli Bantul dan diduga melakukan kecurangan. Jadi usaha itu (pom mini) banyak yang bukan milik warga Bantul. Pengusahanya dari luar tapi tempat dan tenaganya pakai sini dan sistemnya bagi hasil. “Kalau pengusahanya asli Bantul pasti akan kami fasilitasi," ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis menilai, adanya peraturan dari Pertamina itu dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak besar di masyarakat. Terlebih pada aturan yang menyebut penyalur BBM paling bawah ialah SPBU. Pada kenyataanya, kehadiran SPBU di Bantul masih belum merata dan tidak terdapat di sebagian wilayah. "Seumpama PT Pertamina tetap ngotot dengan aturan itu, tentu akan muncul gejolak besar di tengah-tengah masyarakat," ungkapnya.(inu/din)
Editor : Editor Content