RADAR JOGJA – Konsultasi publik pembangunan tol Jogja-Bawen kembali dilanjutkan di Desa Banyurejo, Tempel, Rabu (16/9). Kali ini sebagian warga Banyurejo menyampaikan pernyataan sikap agar pemerintah menepati janji dalam hal ganti untung. Mengingat tanah yang akan digunakan untuk tol dinilai bersejarah, karena bangunan di atasnya sudah menjadi tempat tinggal sejak warga lahir.

Seorang warga Gangsiran, Banyurejo, Bemuh Tarom, 48, mengaku risau setelah mendapatkan kabar rumahnya akan terdampak tol. Terlebih ia tidak mengikuti sosialisasi yang sudah dilakukan pada Kamis (23/7) lalu karena tidak diundang. “Tahu saat diminta mengumpulkan berkas. Ternyata rumah saya terkena pembangunan,”  ujarnya.

Menurut Bemuh, luas tanah miliknya yang terdampak seluas 480 meter persegi. Sedangkan untuk luas bangunan yang terdampak mencapai 180 meter persegi. Meskipun luasan tanah yang tidak begitu luas, ia tetap merasa berat hati menerima kenyataan itu. “Nilai sejarah dan usahanya yang tidak sebanding dengan nominal uang,” tambahnya.

Ia menambahkan, di Banyurejo hanya sebagian kecil warga yang tanah dan rumahnya terdampak pembangunan tol. Mereka hampir semuanya warga asli Banyurejo. Sedangkan sebagian besar area terdampak proyek tol adalah persawahan.

Saat ini, tambah Bemuh, paguyuban Mujahadah Malam Senin dibentuk oleh masyarakat. Terlebih yang merasa senasib terdampak pembangunan tol. Meskipun demikian, dalam konsultasi publik di Balai Desa Banyurejo, semua warga telah menandatangani pemberkasan kerelaan tanahnya untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen.

Ia berharap, proses akan berjalan dengan aman dan lurus. Selain itu warga juga meminta keadilan dengan adanya pembangunan tol di wilayahnya. “Kami ingin dihargai secara manusiawi. Yang kami dengar memang ada ganti untung, kami menuntut hal itu. Bukan hanya sekadar slogan saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jogja-Bawen Heru Budi Prasetyo memastikan pemerintah akan memberikan ganti untung dalan pembangunan tol. Dengan adanya ganti untung diharapkan warga terdampak bisa memilih rumah dan lokasi sesuai keinginan mereka.

Namun hal ini akan berbeda dengan relokasi. Yang mana pemerintah hanya akan mengganti tanah dan rumah sesuai luasan awal. “Ganti uang dinilai menguntungkan. Karena warga bisa memilih rumah dan lebih leluasa dalam mencari tanah,” jelas Heru. (eno/laz)