RADAR JOGJA – Kalangan legislatot di DPRD Kota Jogja mendorong pengetatan prosedur penegakan protokol kesehatan Covid-19 pada lingkungan usaha. Tidak hanya lingkungan usaha hotel dan restoran melainkan hingga kalangan usaha kecil warung dan pedagang kaki lima (PKL).

Hal ini berkaitan dengan munculnya kasus terkonfirmasi positid Covid-19 akhir-akhir ini pada kalangan-kalangan usaha. Seperti klaster soto Lamongan, kasus warung kelontong Bausasran, kasus PKL Malioboro hingga teranyar ini adalah seorang pedagang sayur di Pasar Beringharjo Timur. “Kami berusaha mendorong dilakukan simulasi hingga warung maupun kaki lima. Supaya pengetatan protokol bisa dilakukan untuk mengantisipasi munculnya klaster-klaster baru di lingkungan usaha,” kata Ketua Komisi B, DPRD Kota Jogja, Susanto Dwi Antoro Selasa¬† (15/9).

Dia menjelaskan bentuk simulasi penegakan protokol kesehatan Covid-19 yang harus dilakukan oleh Pemkot ini selaras dengan apa yang sudah diterapkan pada hotel atau restoran yang tercatat di PHRI DIJ.

Namun, bentuk simulasinya bisa diperkecil melihat situasi dan kondisi real di lapangan. Seperti penegakan protokol mencuci tangan, memakai masker, termogun menjadi hal sangat penting. Paling tidak simulasi ini bisa membawa edukasi bagi para pedagang baik di pasar, kaki lima dan lingkungan usaha lain yang masih menganggap remeh terhadap Covid-19. “Warung atau PKL ini kadang juga mengabaikan. Dan ini malah jadi pintu celahnya, maka perlu disimulasikan dan menjadi protokol tetap,” ujarnya.

Selain itu, satpam pasar, petugas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) maupun Jogoboro bisa menjadi garda terdepan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan usaha. Karena bertugas melakukan skrining mendeteksi awal suhu badan masyarakat atau pengunjung. Dan bisa membantu mengarahkan proses tracking awal dengan memindai QR Code yang sudah terpasang. “Mereka menjadi garda terdepan, juga harus difasilitasi multivitamin, rapid dan swab tes oleh pemerintah. Kami akan diskusikan ini dengan tim gugus tugas kota,” jelasnya.

Menurutnya, dengan kasus yang ada saat ini pemkot Jogja belum perlu mengambil langkah terkait penutupan sementara kawasan Malioboro meski sebaran Covid-19 kini semakin luas. Karena akan berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat terutana para pelaku usaha. “Kalau dorongan untuk penutupan belum perlu. Kita akan dorong untuk simulasi agar pengetatan juga menjadi penting,” imbuhnya. (wia/pra)