RADAR JOGJA – Persoalan ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19 ini belum juga terselesaikan. Hal itu yang mendorong  Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) adakan aksi teatrikal dan audiensi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ, Selasa (15/9). Aksi ini mengangkat sejumlah persoalan diantaranya Omnibus Law, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pemotongan Upah.

Juru Bicara DPD KSPSI Irsyad Ade Irawan mencontohkan, pemberian bantuan subsidi upah (BSU) belum merata karena hanya pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang bisa mendapatkan. Mereka menambahkan, pekerja baik bergaji di bawah Rp 5 juta yang sudah maupun yang belum tercatat sebagai peserta aktif pada prinsipnya harus tetap memiliki hak yang sama dalam mendapatkan BLT pemerintah. “Karena pada dasarnya semua pekerja/buruh telah terdampak pandemic Covid-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian,” ungkapnya.

Tak hanya subsidi upah, massa aksi juga mempersoalkan pemotongan upah pekerja oleh perusahaan yang tidak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak. “Untuk menghindari perselisihan hubungan industrial hendaknya setiap pemotongan upah dijadikan sebagai hutang perusahaan terhadap buruh yang akan dibayarkan sesuai kesepakatan keduanya,” tutur dia.

Selain itu, mereka juga menuntut Pemprov DIJ mengeluarkan SK Gubernur yang mengatur tentang transparansi keuangan perusahaan DIY, menolak PP 78/2015 sebagai dasar penetapan UMP dan UMK DIY 2021, mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari Program Legislasi Nasional, mencegah PHK Massal dan Tolak Pemotongan Upah, dan menerbitkan Perda/Pergub Perlindungan Tenaga Kerja DIY, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sektor Pariwisata dan Insentif tambahan bagi Relawan Kemanusiaan dan Kebencanaan COVID – 19.

Kepala Disnakertrans DIJ Aria Nugrahadi menyambut baik aksi dan telah melakukan audiensi bersama perwakilan DPD KSPSI dan FPPI. Pihaknya mengaku akan selalu berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Kami menyepakati beberapa hal, salah satunya terkait dengan bantuan subsidi upah. Tentu saja kami akan selalu lakukan koordinasi dan follow up dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Aria Nugrahadi.

Lebih lanjut, untuk menjawab kekhawatiran massa aksi terkait pemotongan upah tanpa disertai akuntabilitas keuangan perusahaan yang jelas, Aria Nugrahadi meminta pihak DPD KSPSI dan FPPI untuk memberikan data lebih lanjut agar pihaknya dapat segera menindaklanjuti hal tersebut.  “Tentu saja kami kita akan sinkronkan dengan lebih baik terhadap apa saja yang telah disampaikan teman-teman,” tambahnya.

Dalam audiensi tersebut juga disampaikan perihal kewenangan Disnakertrans DIJ berkaitan dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Aria Nugrahadi menerangkan bahwa wewenangnya terbatas pada sosialisasi dan pengoptimalan program saja. “Kami sampaikan ada dua peran kami. Nantinya ikut serta dalam menyertakan nomor rekening,”tambahnya.

Disnakertrans tidak memiliki kewenangan atas pencairan BSU. “Jadi proses yang kami lakukan di perangkat daerah adalah mengoptimalkan datanya dan melengkapi dengan rekening. Tetapi untuk pemindahbukuan sampai di rekening, kewenangan ada di BPJS Ketenagakerjaan pusat,”ungkapnya.

Sementara itu, pihak FPII mengaku akan memaksimalkan penyelesaian persoalan tersebut. “Dari hasil tadi, kita akan maksimalkan penyelesaian permasalahan lewat forum Lembaga Kerja Sama Tripartit,” ujar Ketua FPPI Mohammad Yusron. (mg1/pra)