RADAR JOGJA – Penegakan Protokol Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) semakin intens. Tak hanya oleh Satpol PP DIJ tapi turut melibatkan jajaran Polri dan TNI. Operasi ini mulai berlangsung sejak 14 September dengan sandi Aman Nusa II Penanganan Covid-19.  

Acuan yang digunakan dalam operasi ini adalah Peraturan Gubernur DIJ Nomor 77 Tahun 2020. Sasaran dari giat ini adalah seluruh ruang publik. Termasuk destinasi wisata hingga restoran dan cafe. Pertimbangannya adalah masih maraknya pelanggaran protokol Covid-19.

“Bahwa mulai 14 September sudah ada kesepakatan dengan Polda. Berupa gabungan gakkum (penegakan hukum) TNI Polri. Jadi ada tambahan 60 personil,” jelas Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (16/9).

Noviar tak menampik angka pelanggaran protokol di lokasi wisata kerap terjadi. Paling marak adalah penggunaan masker secara disiplin. Ada pula tak adanya jaga jarak dan cenderung berkerumun.

Dia membeberkan data pelanggaran di Pantai Glagah Kulonprogo. Tercatat ada 183 pelanggaran di sepanjang garis pantai tersebut. Walau berada di ruang terbuka bukan berarti protokol tak berlaku baku.

“Kepatuhan para wisatawan di objek wisata perlu ditingkatkan. Hari Minggu kemarin (13/9) seperti di (pantai) Glagah ada 183 pelanggar di sepanjang pantai. Akhir pekan pasti ramai sekali,” katanya.

Tak hanya objek wisata alam, pelanggaran juga terjadi di lokasi usaha. Tercatat Satpol PP DIJ telah menerbitkan 15 surat peringatan. Seluruhnya tersebar di Kabupaten Sleman dan Kota Jogja.

Pelanggaran di tempat usaha tersebut tak hanya ketaatan bermasker. Aturan jaga jarak tak berjalan efektif. Beberapa cafe juga tidak menyediakan tempat cuci tangan dan personel yang mengawasi berjalannya protokol Covid-19.

“Pertama kerumunan dan kedua rata-rata sudah menyiapkan protokol kesehatan tapi saat pengunjung datang tidak cuci tangan. Ternyata tidak ada personel tempat usaha itu yang memastikan harus cuci tangan dan bermasker,” tegasnya.

Satpol PP DIJ juga akan memanfaatkan teknologi informatika. Melalui aplikasi berbasis perangkat lunak. Fungsinya untuk mendata identitas para pelanggar protokol. Sehingga data setiap pelanggar dapat terakumulasi.

“Dalam waktu dekat akan memunculkan aplikasi Jogja Patuh. Intinya untuk melalukan pencatatan bagi pelanggar. Terintegrasi dengan kabupaten kota sehingga data bisa diketahui,” katanya.

Walau begitu sanksi yang ditegakan tak bersifat represif penuh. Para pelanggar hanya mendapatkan sanksi sosial. Konsistensi sanksi ini dengan harapan warga sadar akan penerapan protokol Covid-19.

“Dalam sehari bisa 100 pelanggaran yang kami temukan.  Memang baru sanksi sosial. Kalau warga paham dan punya rasa malu pasti efektif. Tidak menerapkan denda karena kondisi ekonomi sedang turun jadi tidak menerapkan hal itu di Jogjakarta,” ujarnya. (dwi/tif)