RADAR JOGJA – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total oleh Pemprov DKI Jakarta secara tidak langsung berdampak ke Jogjakarta. Berpotensi munculnya mobilisasi besar-besaran dan peningkatan kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pasca penerapan kebijakan.

Pemprov DKI Jakarta sendiri memberlakukan PSBB total, Senin (14/9). Pertimbangan utama adalah lonjakan angka kasus di wilayah tersebut. Pemprov DIJ, Pemerintah Kota hingga Pemerintah Kabupaten mulai ancang-ancang atas kebijakan tersebut.

“Pasti ada kemungkinan mobilisasi ke Jogjakarta, termasuk Kota Jogja. Antisipasi kami dengan menerapkan secara ketat protokol. Lalu setiap pendatang wajib membawa surat keterangan bebas Covid-19,” tegas Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi, Kamis (10/9).

Surat keterangan bebas Covid-19 telah berlaku. Baik melalui rapid diagnostic test (RDT) maupun uji swab dengan PCR. Hanya saja kebijakan ini sempat longgar pasca adaptasi kebiasaan baru . 

Pengetatan protokol dan surat bebas Covid-19 berlaku dalam waktu dekat. Setidaknya pasca pembahasan bersama Satgas Covid-19 Kota Jogja. Termasuk koordinasi bersama Satgas Covid-19 Pemprov DIJ.

“Sebenarnya surat bebas Covid-19 itu sudah ada (berlaku) tapi memang sempat kendor. Nah ini kami ketatkan lagi, terutama bagi pendatang atau warga yang pulang ke Kota Jogja,” katanya.

Kebijakan ini juga diimbangi dengan isolasi mandiri. Setiap pendatang asal Jakarta wajib menjalani tahapan tersebut. Mengisolasi diri selama 14 hari atau rentang waktu inkubasi.

Heroe mengakui dinamika kasus Covid-19 mulai berbeda. Saat ini dominasi kasus adalah pasien terkonfirmasi positif asimptomatik. Dalam kata lain, mayoritas pasien tak memiliki gejala sakit.

“Sebaran saat ini lebih berbahaya karena OTG. Berbeda dengan awal-awal yang kami antisipasi yang bergejala sedangkan saat ini tidak bergejala,” ujarnya.

Kebijakan ini tak hanya berlaku bagi pendatang. Pemkot Jogja juga melakukan pengawasan penuh terhadap kunjungan kerja. Berlaku bagi kunjungan pemerintah daerah, kementerian maupun DPRD dan DPR.

Kebijakan surat sehat juga berlaku tegas. Apabila tak mengantongi persyaratan tentu berimbas pada lampu hijau kunjungan. Kebijakan ini setidaknya berlaku bagi pejabat yang berasal dari zona merah Covid-19.

“Kami minta kunjungan kerja dari zona merah ditunda dulu. Terutama dari zona merah atau zona yang pertumbuhan covid tinggi. Boleh datang tetapi memastikan sehat dengan membawa surat keterangan sehat terutama swab atau rapid test,” tegasnya.(dwi/tif)