RADAR JOGJA – Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan perdebatan. Antara mementingkan legitimasi politik atau keselamatan warga. Meski KPU sudah meyakinkan semua tahapan dilaksanakan dengan prokes ketat.

Direktur Parliament Watch Jogjakarta Dr B Hestu Cipto Handoyo, SH, MH mengingatkan, pandemi Covid-19 ini masih belum bisa diprediksi kapan berakhirnya. Bahkan temuan para ilmuwan ada mutasi menjadi virus yang lebih berbahaya. “Tahapan pilkada yang akhirnya dilanjutkan ini menjadi pertaruhan penegakan supremasi politik atau kesehatan,” katanya dalam seminar dan Launching Aplikasi Polling Pilkada “Siapkah Pilkada 2020?”, Kamis (9/9).

Dasar hukum, berupa peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2020 dinilainya belum mengantisipasi jika kasus kembali naik. Perppu tersebut mengatur, penundaan pelaksanaan pemungutan suara yang awalnya 23 September diundur menjadi Desember 2020. Yang akhirnya disepakati digelar 9 Desember. Dalam Perppu juga memungkinkan pelaksanaan pilkada diundur hingga dibatalkan. “Tapi malah ada ketidakpastian, apakah KPU punya wewenang menentukan gawat tidaknya pandemi, sehingga bisa mengundur atau membatalkan pilkada,” ujarnya.

Dosen Fakultas Hukum UAJY itu menyebut, sebagai solusi sempat beredar wacana, jika pandemi makin gawat, pilkada dialihkan kembali ke DPRD. Yaitu pemilihan melalui anggota DPRD. Pertanyaannya apakah itu demokratis? “Tetap demokratis karena pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 disebutkan, pilkada dipilih secara demokratis. Beda dengan pilpres yabg diatur dalam pasal 6A yang dipilih langsung oleh rakyat.”

Karena itu, Hestu meminta dengan sangat tidak hanya mengagung-agungkan demokrasi procedural, tapi keselamatan rakyat sebagai legitimasi yang hakiki. Dia juga mengajak pemilih untuk memilih paslon yang menerapkan prokes selama masa tahapan pilkada ini.

Dia juga mengingatkan terkait pelanggaran prokes selama masa tahanan pilkada. Dia mencontohkan masa pendaftaran Bapaslon kemarin, yang ditemukan banyak pelanggaran karena dihadiri banyak massa. Belum lagi nantinya saat masa kampanye terbuka. Dimungkinkan akan makin banyak pelanggaran prokes. Mengenai hal itu, Hestu menyebut, daripada berdebat kewenangan siapa yang menindak, bisa menggunakan ketentuan pidana. “Orang yang menghalangi penanganan pandemic bisa dipidana,” tegasnya.

Sementara itu Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan memastikan semua tahapan pilkada sudah menerapkan prokes. Meski diakunya, ada potensi untuk diundur kembali hingga dibatalkan.

Menurut dia, pilkada kali ini memang berisiko. Untuk itu dia mengajak para kandidat, partai politik hingga massa pendukung dan masyarkat untuk tetap disiplin menjalankan prokes. Untuk KPU sendiri, Hamdan menjamin sudah memprioritaskan prokes. “Semua petugas sudah dilenkapi APD lengkap bahkan juga melakukan rapid test,” ungkapnya.

Terkait kampanye, Hamdan menyebut sudah diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016, sehingga tidak mungkin menghilangkan kampanye tatap muka. Tapi karena masih pandemi, diatur ketat seperti dengan pembatasan peserta hingga wajib menjalankan prokes. “Komitmen kami menggelar pilkada yang sehat dan selamat,” ujarnya. (pra)