RADAR JOGJA – Dewasa ini masyarakat diberikan keleluasaan untuk mengetahui proses, perencanaan, kritik, bahkan memberi usul langsung atas kebijakan pemerintah. Hal ini merupakan implementasi  UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan di 2008 dan diundangkan 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Hubungan intim antara masyarakat dan pemerintah diwadahi oleh program pusat dan daerah.

Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau e-Lapor sempat mati suri dan kembali dihidupkan awal tahun lalu. Sementara program Pemkab Gunungkidul wadahnya PPID atau pejabat pengelola informasi daera.

E-Lapor mulai digarap sejak 2016 dalam genggaman pejabat pengelolaan informasi dan komunikasi Pemkab Gunungkidul. Adalah program pusat dari  Umbusman, Kepala Staf Kepresidean (KSP), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan) RI.

Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Gunungkidul Didik Handoko mengatakan, layanan e-Lapor dibagi tiga kolom. Pertama pengaduan, kedua aspirasi, dan ketiga permintaan informasi.

“Dari 2016-2020 ada 181 laporan. Belum termasuk laporan yang diarsipkan atau keterangan tidak lengkap, sehingga dikembalikan kepada pengirim untuk diperbaiki. Misalnya tidak menyertakan alamat kejadian,” kata Didik Handoko saat dihubungi Selasa (8/9).

Dia merinci, untuk kolom aduan ada 118 pengaduan, seperti keluhan jalan rusak atau penyebab lain membahayakan keselamatan pengguna jalan. Lalu kolom aspirasi ada 20 dan permintaan informasi sebanyak 82 laporan. “Mekanisme pelaporan ada beberapa cara,”  ujarnya.

Dia menjelaskan, penyampaian aduan dapat disampaikan melalui tiga cara. Pertama melalui website di WWW.LAPOR.Go.ID. Kemudian melalui SMS ke nomor 1708 dengan format huruf kapital GK spasi Lapor dan twitter dengan mention @LAPOR1708. “Untuk Instagram dan FB (Facebook) kami arahkan ke aplikasi e-Lapor,” ucapnya.

Setelah laporan masuk diapakan? Kata dia, diteruskan kepada pejabat penghubung. Dalam hal ini ditautkan dengan organisasi perangkat daerah terkait (OPD). Batasan menanggapi laporan minimal 5 hari kerja. “Setelah dijawab pengadu ada waktu 10 hari kerja untuk menanggapi,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pertanggungjawaban progam ini juga dilaporkan kepada bupati. Kepala daerah dapat memantau progres kerja termasuk melakukan kontrol langsung. Dari total aduan berapa yang dintindaklanjuti hingga ke lapangan? “Kini hanya sekitar lima laporan masih ditindaklanjuti,” terangnya.

Lima tahun hanya 181 aduan apakah program ini efektif? Didik enggan berspekluasi dalam menyimpulkan penyebabnya. Aduan sedikit juga bukan berarti layanan program e-Lapor tidak sampai ke masyarakat. “Aduan sedikit bisa jadi (masyarakat) enggan menggunakan (layanan tersebut) atau apa? kita siasati dengan membuat konten,”  bebernya.

Kemudian model keterbukaan informasi pelayanan publik tingkat daerah ada PPID. Pemberlakuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.  UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi publik.

“Lebih kompleks. Khusus informasi ada 147 aduan mulai 20 Juli 2020 hingga sekarang. Kebanyakan soal Covid-19/CPNS dan pendaftaran PDAM (dirut),” bebernya.

Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi memberikan apresiasi terhadap fasilitas Lapor yang dimiliki. Dia meminta kepada masyarakat agar menggunakan sarana tersebut untuk mencari solusi.

“Pesan saya, kepada pengelola (aplikasi) Lapor untuk bersikap dewasa dan ramah dalam menanggapi aduan masyarakat,” kata Immawan. (gun/laz)