RADAR JOGJA – Meski keran keterbukaan informasi publik dari pemerintah terbuka lebar, belum semua masyarakat memanfaatkan dengan maksimal. Di antaranya masih ragu berinteraksi secara langsung.

Seorang warga Dadapayu, Semanu, Jayen Sejati mengatakan, keterbukaan informasi publik menguntungkan masyarakat luas. Hanya saja, selama ini ada kencenderungan orang per orang atau kelompok masyarakat enggan berurusan langsung dengan pemerintah. “Biasanya kalau mengeluhkan kebijakan pemerintah melalui media massa atau media sosial,” kata Jayen Sejati Selasa (8/9).

Bukan tanpa alasan, sebagian pola pikir masyarakat masih terbawa era masa lalu. Masih beranggapan berurusan dengan pemerintah secara langsung bisa memicu masalah baru. Mulai dari kasus hukum hingga intimidasi. “Padahal pemerintah sekarang sudah begitu terbukannya menjembatani kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayah Kapanewon Ponjong Anton Wahyudi mengaku asyik dengan media sosial. Untuk informasi terkini biasanya cukup dengan melihat story atau grup whatshapp (WA) dan platform medsos lainnya. “Tapi referensinya ya tetap membaca berita, karena biasanya medsos hanya informasi sepenggal,” katanya.

Disinggung mengenai aplikasi e-Lapor, ia mengaku tidak tahu. Setelah dijelaskan, Anton baru sadar ternyata ada ruang khusus komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui program tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas Kominfo, Kabupaten Gunungkidul Kelik Yuniantoro mengatakan, saat ini lebih dari 20 OPD memiliki laman tersendiri. Walau begitu dia mengakui jumlah pembaca belum banyak. “Setiap bulan, OPD ditarget menulis lima berita,” katanya.

Dia mengungkapkan, tahun ini menarget layanan koneksi internet 1.000 titik. Diharapkan menjadi aset dalam melanjutkan pembangunan dan mencapai kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih baik dan mengantisipasi permasalahan global, termasuk pandemi Covid-19. (gun/laz)