RADAR JOGJA – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Jogja Nur Abadi memastikan pelayanan publik di Kecamatan Danurejan tetap berlangsung. Hanya saja seluruh urusan administrasi dialihkan sementara ke KUA Pakualaman. Baik urusan pernikahan, wakaf maupun rumah peribadahan.

Perpindahan urusan administrasi atas kebijakan Pemkot Jogja menutup KUA Danurejan hingga 13 September. Sebagai upaya sterilisasi kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Benar semua urusan administrasi sudah dipindahkan ke KUA Pakualaman untuk sementara waktu. Kepala KUA disana (Pakualaman) sekarang statusnya PLH KUA Danurejan,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (8/9).

Berdasarkan data kepegawaian, KUA Danurejan memiliki delapan pegawai. Dari total tersebut lima di antaranya terkonfirmasi positif Covid-19. Salah satunya adalah Kepala KUA Danurejan. Ada pula seorang penghulu dan tiga staf.

Nur memastikan kelima pegawai KUA Danurejan telah menjalani isolasi mandiri. Artinya tidak ada aktivitas administrasi perkantoran.

“Satu kantor isi 8 orang, yang sakit ada 5 orang. Yang sampai sekarang negatif justru penyuluhnya. Karena penyuluh banyak ke lapangan,” katanya.

Dalam kesempatan ini Nur memastikan tak ada pernikahan dalam masa inkubasi. Karena saat ini masih dalam masa bulan Suro. Sehingga tak ada warga yang melangsungkan pernikahan dalam rentang waktu ini.

KUA Danurejan, lanjutnya, memiliki kapasitas terbatas karena kecilnya bangunan kantor tersebut. Sebagai perbandinga, KUA Umbulharjo dan Wirobrajan bisa melayani 10 orang per hari. Sedangkan KUA Danurejan hanya 2 hingga 3 orang per hari.

“Selama bulan suro tidak ada (menikahkan). Kalau ada bulan Agustus sudah ditekel oleh KUA Pakualaman. Semua pelayanan kami pindahkan ke Pakualaman,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan Radar Jogja, kantor KUA Danurejan berada di tengah pemukiman warga. Sisi utara kantor ini adalah Masjid Lempuyangan. Sisi timur dikelilingi rumah-rumah milik warga. Walau begitu ada pagar besi yang membatasi akses menuju kawasan permukiman tesebut.

“Interaksi masih jarang, salat di sana, hasil tracing jamaah tidak masalah. Interaksi hanya terjadi internal di dalam kantor KUA saja,” katanya.

Munculnya kasus ini menjadi catatan bagi Kantor Kemenag Kota Jogja. Langkah utamanya adalah penerapan protokol Covid-19 secara ketat dan disiplin. Tak hanya bagi pengunjung tapi juga seluruh pegawai KUA.

Disinggung upaya pemetaan massal, Nur tak bisa mengamini. Pihaknya masih menunggu keputusan dari Kemenag Pusat. Walau begitu pihaknya tak melarang apabila masing-masing KUA melakukan uji kesehatan secara mandiri.

“Ada dana bisa digunakan untuk itu (rapid diagnostic test). Kalau ada gejala-gejala bisa lakukan rapid tes. Saat ini belum ada perintah dari Kemenag Pusat untuk rapid,” ujarnya. (dwi/tif)