RADAR JOGJA – Aturan Pemprov DIJ terhadap pelarangan armada non hidrolis atau tanpa pengungkit masuk ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan tidak dijalankan secara konsisten. Saat ini, armada sampah tanpa pengungkit masih dibiarkan beroperasi.

Balai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) sebelumnya melarang armada tanpa pengungkit membuang sampah ke TPST Piyungan mulai 2 Mei 2020. Namun, dalam realiasasinya dumb truck tanpa pengungkit tetap diperkenankan membuang sampah di TPST Piyungan. “Yang saya ketahui, warga sekitar memiliki rekomendasi,” ucap Ketua Paguyuban Eker-eker Golek Menir, Sodik Murwanto ditemui di salah satu warung dekat TPST Piyungan Senin (7/9).

Dikatakan, sekitar 50 orang warga memiliki akses untuk tetap membuang sampah di TPST Piyungan. Sebagai pengenal, armada ini ditempeli stiker. ”Tapi itu justru menjadi celah bagi oknum untuk memperbolehkan armada tanpa pengungkit masuk,” keluhnya.

Sodik mengaku kebijakan tersebut menimbulkan kecemburuan. Sebab selama ini, anggota paguyuban telah memenuhi kebijakan dengan memasang hidrolik pada armada yang dimiliki. “Sekarang separuh anggota sudah pasang hidrolis (alat pengungkit, Red),” jelasnya.

Adanya armada tanpa pengungkit di luar warga sekitar yang diperkenankan membuang sampah di TPST Piyungan dibenarkan oleh Juru Bicara Warga Sekitar TPST Piyungan Maryono. Pengawasan ketat oleh petugas balai pengolahan sampah hanya dilakukan selama dua hari. Setelahnya armada tanpa pengungkit dibiarkan membuang sampah di TPST Piyungan.

Armada nakal ini, diungkap Maryono beroperasi di luar jam operasional. Tidak ada penimbangan, dan membuang muatan di dermaga bagian bagian bawah. ”Katanya hanya 50 orang yang bisa, tapi itu teori,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Balai Pengolahan Sampah TPST Piyungan Fauzan Umar membenarkan, warga sekitar diperbolehkan membuang sampah. Kendati armadanya tidak menggunakan pengungkit. “Itu sudah kesepakatan, pada tanggal 1 Mei,” ujarnya.

Namun, ketika Radar Jogja menanyakan adanya oknum nakal, Fauzan enggan untuk buka suara. “Saya sedang rapat dengan Komisi C DPRD DIJ,” ucapnya lantas menutup telepon.

Sebelumnya, Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIJ melarang armada tanpa pengungkit beroperasi di TPST Piyungan. Sebab armada ini tidak dapat membongkar muatannya sendiri, harus dibantu oleh ekskavator. Akibatnya, menambah lama dan panjang antrean di TPST Piyungan. (cr2/bah)