RADAR JOGJA – Para paslon terpilh dalam pilkada 2020 ini, nantinya hanya akan memimpin selama tiga tahun delapan bulan. Karena menyesuaikan pemilu serentak 2024. Serta dampak pandemi Covid-19. Padahal semua tahapan, termasuk kampanye sama dengan pilkada sebelumnya.

Sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dalam pasal 201 ayat (7) yang bunyinya “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”.

Jika diitung paslon terpilih akan memimpin selama tiga tahun delapan bulan. Bahkan bisa kurang, jika ada gugatan perselisihan perhitungan suara hingga ke Mahkamah Konstitusi. Tapi soal mendulang suara tentu tak ada perbedaannya. Secara ongkos politik bisa dibilang sama. Atau bahkan bisa lebih mahal. Mengingat kondisi pandemi Covid-19. Dari kabar burung yang beredar, kebutuhan pilkada kali ini berkisar Rp 20 miliar- Rp 30 miliiar.

Meski tidak terang-terangan membenarkan, akan tetapi pengakuan beberapa timses mengakui cost politik memang besar.Bidang Media Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul, FX Endro Tri Guntoro mengatakan, tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 1,907 titik. Ini ada kaitannya dengan jumlah saksi. “Untuk cost politik untuk saksi TPS dan petugas rekapitulasi saja antara Rp 8 miliar,” kata Endro Guntoro saat dihubungi Minggu (6/9).

Belum lagi pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK), biaya pertemuan khusus relawan dan kelompok masyarakat. Konsolidasi kader yang bertugas menggerakkan masyarakat dari kampung ke kampung. “Sponsornya dari mana? mulai dari partisan calon, sumbangan masyarakat hingga keuangan partai,” ungkapnya.

Sementara itu, tim media pasangan Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi, Renata Anggabenta membenarkan cost politik pilkada saat ini sangat mahal. Meski demikian, banyak relawan disekitar tokoh yang diusung Partai Nasdem tersebut rela berkorban.”Seperti kita ketahui, pak Imm (Immawan) pejabat miskin namun popularitas dan ekstalibilitasnya tinggi,” kata Renata.

Danang Ardianta, timses dari pasangan Sunaryanta-Heri Susanto ketika dimintai tanggapan juga mengamini mahalnya cost politik. Akan tetapi pihaknya belum merinci kebutuhan anggaran.

Lalu dari kubu Sutrisna-Mahmud Ardhi Widanto mengaku belum bisa dimintai tanggapan terkait biaya politik. Ketika dihubungi, Sekretaris DPD PAN Gunungkidul, Anwarudin mengaku sedang rapat di Jogjakata.

Di Bantul, kedua tim pemenangan masing-masing kubu yang akan berlaga di Pilkada Bantul 9 Desember mendatang tidak berani menyebut angka pasti. Terkait jumlah dana kampanye yang akan digelontorkan koalisinya. “Kami belum mengarah ke sana. Kami masih menata diri,” sebut Ketua Tim Pemenangan Suharsono-Totok Sudarto (Noto) Arif Iskandar.

Sedangkan Ketua Tim Pemenangan Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo (AHM-JP) mengaku belum berani menyebut angka pasti. Namun, politikus DPIP itu memastikan, angkanya tidak akan melebihi batas maksimal dana kampanye yang ditetapkan oleh KPU Bantul.

Begitu pula di Purworejo. Ketiga pasangan calon juga sudah menyatakan totalitasnya untuk bertarung. Dari Kuswanto-Kuswanto dengan tagline Mbelani Purworejo menyatakan, jika anggaran untuk proses pemenangan sudah disiapkan. Dan semuanya sudah terukur. “Di setiap paslon sudah menyiapkan sendiri-sendiri. Anggaran menyesuaikan kegiatan. Kami tidak pernah membicarakan berapa uang untuk kegiatan,” kata juru bicara paslon Kuswanto-Kusnomo, R Abdullah.

Menurut dia, yang dibicarakan adalah rancangan kegiatan yang hendak dilakukan. Sementara kebutuhan dana tetap akan disiapkan untuk melakukan kegiatan tersebut.”Soal sumber dana dari mana, ya tentu banyak juga karena dari partai pengusung juga membantu. Selain itu ada juga dari masyarakat yang simpati dengan kita,” imbuh Abdullah.

Pasangan Agustinus Susanto-Rahmad Kabuli Jarwindo saat dimintai keterangan mengenai kebutuhan anggaran, Edy Sugiharto sebagai asisten logistik mengaku, jika pihaknya sudah mengukur berapa kebutuhan yang akan digunakan.”Ini kan ibarat pertempuran, bukan tawuran. Jadi dalam pertempuran itu sudah diukur dan berapa yang disiapkan. Lain dengan tawuran yang asal saja tanpa konsep,” jelas Edy yang biasa dipanggil Gatot ini.

Tidak jauh berbeda disampaikan Kelik Susilo Ardani yang menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan petahana, Agus Bastian-Yuli Hastuti. Berapapun nilai yang akan disediakan juga dipastikan akan habis, sehingga perencanaan yang disiapkan tetap disediakan secara terukur. “Kalau soal anggaran, katakan disediakan segede Gunung Merapi ya akan habis, disediakan sak dompet juga akan habis. Jadi memang disediakan sesuai perencanana saja,” ujar Kelik.

Awasi Netralitas ASN

Selain biaya, yang juga menjadi perhatian terkait adanya calon dari petahana. Atau keluarga petahana. Bupati Sleman Sri Purnomo menegaskan, meskipun istrinya maju dalam pencalonan, pihaknya tidak akan mengerakkan ASN dalam kontestasi Pilkada. “Bisa ditanya ke ASN, apakah saya pernah memberikan tekanan atau mengarahkan. Sanksinya sudah ada seperti yang ada di aturan,” kata Bupati Sleman.

Terpisah, Sri Muslimatun yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Sleman, menepis tudingan adanya konflik kepentingan dalam dirinya. Menurut dia, situasi bisa dikatakan sebagai kepentingan diri pribadi adalah untuk memanfaatkan sisa usianya. “Tapi juga untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Ini bukan muluk-muluk, benar-benar yang ingin saya lakukan,” kata Muslimatun. (cr2/eno/gun/udi/pra)