VIRUS Covid-19 mulai merebak di Indonesia sejak awal Maret 2020 hingga sekarang. Kian hari pertambahan kasus positif Covid-19 semakin banyak. Dua aspek penting dalam kehidupan bernegara yang terdampak atas merebaknya virus tersebut yaitu aspek perekonomian dan aspek kesehatan. 

Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan untuk menangani masalah virus tersebut dalam rangka menyelamatkan krisis keduanya. Kebijakan tersebut berupa penerapan standar protokol kesehatan Covid-19 yang ketat, salah satunya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan Kebijakan Peningkatan Belanja Negara. Kebijakan PSBB menyebabkan sektor perekonomian Indonesia mengalami kelesuan dan berdampak pada penurunan omzet pelaku usaha seperti UMKM dan IKM.

Menurut pemaparan materi dalam Webinar yang bertajuk Pelatihan Kewirausahaan (CEO upgrad.id) dalam program KKN-PPM UGM lainnya, UMKM terdampak sebesar 98,74% dan Industri Kecil/IKM terdampak sebesar 1,15%. Dilansir dari Kompas.com (29/12/2019), kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia sebesar 60,34% dan menyumbang lapangan pekerjaan sebesar 99% dari total lapangan pekerjaan di Indonesia. Hal ini akan lebih buruk apabila tidak ditangani secara serius karena akan berdampak pada terpuruknya perekonomian Indonesia. Bahkan parahnya akan menyebabkan penghentian usaha tersebut karena tidak dapat bertahan atas biaya operasional yang ditanggungnya.

​Di sisi lain, Tim KKN-PPM UGM Tanjungjaya 2020 sedang melakukan pemberdayaan dan pendayagunaan potensi masyarakat di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten secara daring. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Program Edukasi Kesadaran Pajak yang dilakukan oleh Mahasiswa Perbankan UGM Fakultas Sekolah Vokasi. Edikasi tersebut terpaksa dilaksanakan secara daring karena pandemi yang masih berlangsung. Edukasi tersebut berupa webinar bertajuk “IKM Tangguh Bersama Pajak” yang diselenggarakan bertepatan pada Hari Pajak 14 Juli 2020. 

Dalam webinar tersebut, tidak hanya berupa pemaparan materi saja tetapi juga melakukan praktik langsung dalam bentuk pendaftaran NPWP secara online hingga pendaftaran NIB. Berdasarkan hasil observasi Tim KKN-PPM UGM Tanjungjaya 2020 banyak pelaku usaha IKM yang baru bermunculan dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun terakhir serta belum memiliki pemenuhan aspek hukum dan legalitasnya.

 Di samping terdampak pandemi Covid-19, para IKM di Tanjungjaya masih banyak yang belum memenuhi aspek hukum dan legalitasnya. Seperti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak dan NIB (Nomor Induk Bisnis) sebagai pengganti izin usaha sehingga menyebabkan semakin terpuruknya kondisi IKM akibat dampak pandemi karena tidak dapat mengakses stimulus dana yang diberikan oleh Pemerintah.

Program tersebut diharapkan akan lebih membantu pemenuhan aspek hukum dan peningkatan kesadaran pajak masyarakat umumnya dan terkhusus bagi para pelaku IKM di Tanjungjaya. Hal ini dikarenakan banyak persyaratan stimulus ekonomi dari Pemerintah yang memerlukan NPWP dan Izin Usaha/NIB. 

Misalnya, pengajuan kredit perbankan tanpa bunga yang akan dicanangkan memerlukan jaminan izin usaha dan NPWP, sedangkan untuk memiliki izin usaha harus mempunyai NPWP. Oleh karena itu, membangun kesadaran pajak pelaku UMKM/IKM sangat penting bagi kelangsungan usahanya di tengah pandemi.

Dilansir dari instagram @kemenkeuri (4/8), mulai tanggal 17 Agustus 2020 masyarakat dapat mendaftarkan NPWPnya di Bank Himbara, seperti @bankbri_id, @bankmandiri, @bni46, dan @bankbtn. Masyarakat pun dapat dengan mudah mengurus administrasi perpajakannya.

Alhamdulillah, ada kabar baik dari pemerintah untuk menyediakan layanan pendaftaran NPWP di bank terdekat yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Alasan utama masyarakat Tanjungjaya tak acuh dengan perpajakan adalah birokrasi yang berbelit-belit dan jarak yang begitu jauh ke kantor pajak Pandeglang. Harapannya Kantor Pajak Pandeglang juga dapat mempermudah segala administrasi perpajakan masyarakat Tanjungjaya, Banten nantinya.

Setelah pasca webinar tersebut, Masyarakat diharapkan dapat meningkat kesadaran pentingnya perpajakan sehingga masyarakat dapat mengakses permodalan dan stimulus ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah. Harapannya sosialisasi dan pendampingan masyarakat mengenai administrasi perpajakan dapat dilanjutkan oleh stakeholder terkait terutama KPP Pandeglang. (*/tif)

*Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Sekolah Vokasi Perbankan UGM