RADAR JOGJA – Bupati Sleman Sri Purnomo memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak mundur dari rencana jadwal. Kebijakan ini sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bahwa penyelenggaraan Pilkades serentak dan pilihan kepala desa antar waktu (PAW) berlangsung 9 Desember 2020.

Surat nomor 141/4528/SJ tertanggal Jakarta 10 Agustus 2020 ini memuat detil pelaksanaan Pilkades. Mulai dari petunjuk teknis pelaksanaan hingga pertimbangan mundurnya pilkades. Kebijakan ini berlaku tegas untuk seluruh wilayah di Indonesia.

“Kami tindaklanjuti dengan rapat bersama KPU, Bawaslu dan DPRD Sleman. Pilkades serentak di Sleman berlangsung 20 Desember 2020 harinya Minggu,” jelasnya ditemui di Pendopo Parasamya Setda Pemkab Sleman, Selasa sore (11/8).

Pertimbangan pelaksanan keputusan ini adalah program strategis nasional. Artinya kebijakan wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah kabupaten maupun kota penyelenggara Pilkades. Prioritas utamanya, penyelenggaraan Pilkada tingkat Kabupaten maupun Kota.

Mendagri, lanjutnya, menyebutkan program strategis nasional adalah prioritas utama. Sementara pelaksanaan program strategis daerah adalah setelahnya. Inipula yang menjadi pertimbangan Pilkades berlangsung Desember 2020.

“Harus sukseskan dulu pilkada dulu, ketika Pilkada sudah dilaksanakan lalu Pilkades serentak dengan cara elektronik. Ranahnya didahulukan pilkada, setelahnya baru Pilkades secara serentak,” katanya.

Berdasarkan data KPUD Sleman, daftar pemilih tetap (DPT) Pilkades di Sleman mencapai 444.841 pemilih. Seluruhnya berasal dari 49 desa. Kontestasi politik ini melibatkan 1.220 personel dengan jumlah TPS 1.102 unit.

Dari data tersebut juga termuat jumlah calon kepala desa. Tepatnya sebanyak 160 calon kepala desa yang tersebar di 49 desa. Dari data tersebut, SP memastikan seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman melaksanakan Pilkades serentak.

“Sudah kami anggarkan tetap di 2020. Kalau untuk pejabat kades masa jabatannya itu kan 1 tahun. Jadi tidak mengganggu dinamika pemerintahan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sleman Budiharjo menuturkan mundurnya Pilkades sudah kali kedua. Awalnya pelaksanaan direncanakan 29 Maret. Lalu ditunda dan direncanakan 30 Agustus. Hingga akhirnya mundur Desember 2020.

“Sesuai aturan baku maka calon kades tidak bisa mundur dari kontestasi pilkades. Memang ada satu yang dicoret tapi itu karena meninggal dunia,” ujarnya.

Langkah antisipasi terkait perawatan peralatan sudah berlangsung. Tercatat ada dua peralatan dari 1.220 unit yang dilaporkan rusak. Berupa kerusakan penyimpan atau hardisk yang melekat pada sistem laptop dan komputer.

“Kerusakan unit itu tidak signifikan. Kami juga antisipasi agar tidak terjadi kerusakan pada sistem e voting. Lalu kami juga antisipasi ketrampilan tenaga teknis karena mundur 3,5 bulan,” katanya. (dwi/tif)