RADAR JOGJA – Proses pembangunan trase tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo ternyata menyisakan sebuah pekerjaan rumah. Jalan bebas hambatan ini diketahui melewati sejumlah bangunan bersejarah. Tepatnya Limasan Mijosastro di Mlati dan Limasan Jaya Wirya di Kalasan Sleman.

Radar Jogja melakukan konfirmasi ke Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya DIJ. Hasilnya, ada detil pembangunan yang belum dibahas bersama. Termasuk Trase jalan tol yang melalui sejumlah bangunan bersejarah.

“BPCB tidak diundang untuk itu (sosialisasi terdampak pembangunan tol). Hanya awal saja kemudian selanjutnya kami tidak diundang,” jelas Pakar Penyelamatan Benda Temuan BPCB DIJ Retno Isnurwindryaswari ditemui di Kantor BPCB DIJ, Selasa (11/8).

Pakar arkeologi ini menuturkan pada awalnya sempat ada pembahasan sejumlah titik terdampak pembangunan Trase jalan tol. Lalu BPCB DIJ menyajikan peta lokasi bangunan hingga situs cagar budaya.

Sayangnya pertemuan ini tak berlanjut. Konsultasi dan rekomendasi dari BPCB DIJ tak diketahui arahnya. Hingga akhirnya muncul kabar sejumlah bangunan bersejarah di Jogjakarta terdampak langsung.

“Kami hanya tahu saja, bahwa jalan tol nerabas apa. Awalnya teman kami diundang dan presentasi. Lalu diarahkan titik mana saja yang ada (cagar budaya). Tapi tidak tahu lagi karena saat rapat tidak diundang lagi,” katanya.

Dampak pembangunan diketahui setelah adanya komunikasi dengan Dinas Kebudayaan Sleman. Pihak birokrasi Pemkab Sleman ini memaparkan adanya beberapa bangunan cagar budaya. Fokus pembahasan kala itu Limasan Mijosastro di Kecamatan Mlati.

Pihaknya lalu menyarankan adanya koordinasi antar pemerintah daerah. Tepatnya dengan Pemerintah Provinsi DIJ. Kaitannya adalah SK Bupati Sleman yang menguatkan status cagar budaya bangunan Limasan Mijosastro.

“Lalu diajak rapat dan dari Disbud Sleman mempertanyakan dan kami jawab tidak tahu kalau nerabas bangunan Mijosastro. Tapi karena ini ada SK Bupati, maka kami sarankan untuk koordinasi dengan provinsi,” ujarnya.

Jawaban dari Retno ini adalah wujud rantai birokrasi. BPCB lanjutnya memiliki kewenangan vertikal. Artinya cenderung fokus pada cagar budaya yang memiliki SK Nasional atau setaraf Menteri.

Limasan Mijosastro sendiri telah mengantongi SK Bupati Sleman tahun 2017. Dikuatkan pula dengan penghargaan dari Gubernur DIJ Hamengku Buwono X pada 2015. Berupa pengakuan sebagai cagar budaya.

“Kami (BPCB) memang belum pernah kasih penghargaan ke Limasan Mijostasri tapi sudah ada SK Bupati dan dapat penghargaan dari Gubernur (HB X). Kami koordinasi dengan Disbud Sleman dan provinsi. Infonya sempat disurvey Disbud Provinsi untuk melihat bagaimana kondisinya,” katanya.

Berbeda dengan Limasan Mijosastro, Retno justru tak mengetahui dampak ke Limasan Jaya Wirya. Walau tergolong bangunan tua, namun Limasan ini tak terdaftar sebagai cagar budaya. Walau begitu pihaknya sempat melakukan survey terhadap bangunan ini.

Retno menegaskan status cagar budaya wajib mengantongi SK maupun penghargaan. Langkah ini guna mengantisipasi adanya dampak dinamika pembangunan. Walau begitu dampak pembangunan ada pengecualian jika atas kepentingan hajat hidup orang banyak. 

Dia mencontohkan pemindahan beberapa situs cagar budaya. Seperti Candi Lumbung di Magelang Jawa Tengah. Diketahui bahwa candi tersebut berada tepat di perlintasan lahar dingin Gunung Merapi.

“Lalu Gerbang Cendana Sari di wilayah ringroad dekat Gedongkuning. Itu akhirnya kami pindah. Tak mengubah esensi sejarah karena tetap kami tampilkan kronologinya. Jadi perpindahan itu memungkinkan jika atas hajat hidup orang banyak. Ada pertimbangan yang bisa dikaji,” ujarnya.

Setali tiga uang Bupati Sleman Sri Purnomo juga belum mengetahui detil cagar budaya terdampak. Hingga saat ini jajarannya belum mendapatkan laporan resmi dari pihak penanggungjawab tol. Hanya saja dia memastikan ada komitmen untuk menghindari situs sejarah.

“Dulu akan menghindari situs sejarah, koordinasi yang kena mana. Tapi perkembangan selanjutnya belum dapat laporan. Akan kami cek, koordinasi dengan pelaksana Pokja jalan tol,” katanya, ditemui di Pendopo Parasamya Setda Pemkab Sleman, Selasa sore (11/8).

Terkait dampak dua bangunan bersejarah di Sleman akan dikaji. Untuk saat ini dia hanya mengetahui dampak kepada Limasan Mijosastro di Mlati. Sementara untuk Limasan Jaya Wirya, menurutnya belum masuk pemantauan.

“(Limasan) di Kalasan saya belum tahu apakah masuk cagar budaya atau hanya rumah tiga generasi. Mungkin memang punya sejarah tapi belum tentu masuk dalam cagar budaya. Nanti coba dilihat lagi untuk koordinasi,” ujarnya. (dwi/tif)