RADAR JOGJA – Ketua Komisi B DPRD DIJ Danang Wahyu Broto menolak wacana pengurangan tenaga teknis maupun Apartur Sipil Negara (ASN) dalam upaya penyelamatan keuangan daerah akibat dampak pandemi Covid-19. Alasannya, jumlah ASN di lingkungan Pemprov DIJ sangat sedikit dan tenaga teknis sangat dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan.

“Yang jelas pejabat atau ASN sangat kurang. Saya tidak sepakat untuk dikurangi. Sehingga dari APBD ini mengambil tenaga teknis. Kalau dikurangi, pemerintahan ini bagaimana?” ujarnya, ditemui di kantor DPRD DIJ, Selasa (11/8).

Danang juga mengklaim kondisi keuangan DIJ masih aman hingga Desember 2020. Dana penanganan Covid-19 sudah dianggatkan hampir Rp 700 miliar. 

“Program kegiatan yang direlokasi hanya sekitar 35 sampai 60 persen saja. Jadi program di masyarakat masih jalan sekitar 60 persen. Bantuan akibat covid 19 juga tetap jalan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Danang, sekyor pariwisata tetap bisa beroperasi meski status tanggap darurat Covid-19 dierpanjang hinhha 31 Agustus mendatang. Tentu dengan protokol kesehatan yang berlaku.

“Pemprov DIJ tidak pernah menutup sektor pariwisata, karena Covid-19 ya jadi rendah kunjungan wisatanya,” tandasnya. (sky/tif)