RADAR JOGJA – Pengadaan lahan ruang terbuka hijau publik (RTHP) tahun 2020 ditunda seluruhnya. Meskipun sudah ada enam persil yang telah selesai tahap negosiasi dan diputuskan.

Plt Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kota Jogja, Edi Heri Suasana mengatakan penundaan pengadaan lahan untuk RTHP pada tahun ini karena anggaran pengadaan tanah ikut terdampak pandemi Covid-19. Semua anggaran APBD kota ikut di-refocusing pada biaya tak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19. “Tapi kami belum sampai tahap eksekusi kemudian ada pandemi ini,” katanya Senin (10/8).

Edi menjelaskan ada 6 persil tanah yang telah dinegosiasi sudah tahap appraisal dan harga sudah sesuai. Termasuk sudah sampai tahap mengundang pemilik tanah hingga tawar menawar juga sudah diputuskan. Enam persil tersebut terdiri dari tiga titik yaitu Kelurahan Pakuncen, Ngampilan, dan Sorosutan. Dimana satu titik terdapat tiga persil, satu titik 2 persil, dan satu titik 1 persil. “Kalau kemudian penjualnya misalnya nggak jadi ke pemkot karena penundaan ini dan dijual ke tempat lain, kami masih ada penawaran dengan masyarakat yang lain,” ujarnya.

Terkait penundaan 3 titik lahan dengan pagu sejumlah Rp 6 miliar dari APBD kota, dia memberikan keleluasaan kepada pemilik atau penjual tanah. Manakala tetap melanjutkan seperti harga yang diputuskan sebelumnya, maupun akan dijual ke pihak lain. “Kalau nggak sabar mau dijual ke yang lain monggo,” sambungnya.

Menurutnya, jika muncul kemungkinan buruk tanah dijual ke pihak lain lantaran penundaan tersebut, Dispetaru sudah mengantisipasi dengan penawaran lahan dari warga lain ke pemkot. Ada belasan proposal selama ini yang masuk mengajukan penawaran lahan berbeda wilayah. “Kalau 3 titik itu misalkan nggak jadi kita coba appraisal ke titik yang lain. Kami ada tim appraisal objektif yang akan melakukan perhitungan berdasarkan lokasi, posisi dan lain-lain,” jelasnya.

Sehingga, pengadaan tanah untuk RTHP ini akan dilaksanakan kembali pada 2021. Terkait hal ini sudah diusulkan pada pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dengan lokasi yang sama. “Usulan di pembahasan KUA tetap sama pagunya,” imbuhnya. (wia/bah)