RADAR JOGJA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) resmi mengeluarkan Surt Edaran (SE) Nomor 141/4528/SJ terkait Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Senin (10/8). Dalam surat tersebut, dijelaskan penyelenggaraan Pilkades dan PAW akan ditunda sampai selesainya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sedangkan Pilkada, tetap diselenggarakan pada 9 Desember mendatang.

Calon Kades Sumberharjo, Prambanan Lekta Manuri mengaku telah mendapatkan surat dari pihak kecamatan melalui pesan WhatsApp. Dia pun mengaku kecewa karena Pilkades yang sejak 2019 harus diundur hingga Maret 2020, kini kembali diundur.

Sebelumnya, alasan Pilkades dindur karena adanya dinamika pemilihan serentak dan persiapan e-voting. “Sekarang penundaan dikarenakan adanya pandemi Covid-19,” jelas Lekta yang juga Ketua Umum Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Suryo Ndadari.

Lekta menilai, pelaksanaan Pilkades sepenuhnya adalah tanggungjawab dari bupati. Jika pengunduran saat ini terkait dengan adanya Covid-19, Lekta mempertanyakan mengapa Pilkada yang juga berpotensi mengumpulkan masa tidak ikut diundur. Mengingat, saat ini sudah banyak kegiatan di tengah masyarakat yang diizinkan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. “Apapun yang menjadi keputusan pemerintah juga harus diterima,” tambahnya.

Adanya berbagai permasalahan kompleks yang ada di desa, tambah Lekta, seharusnya menjadi acuan untuk Pilkades segera dilakukan. Bukan berarti menilai penjabat sementara dari kepala desa kurang baik, hanya saja penyelesaian masalah desa akan lebih optimal.

Disinggung terkait pembengkakan biaya, Lekta mengelak untuk menjawabnya. Hanya, dampak dari pengunduran jadwal pemilihan, membuat biaya yang dikeluarkan membengkak menjadi lima kali lipat. “Kalau seharusnya ngeluarin satu, sekarang menjadi lama,” kata Lekta sembari tertawa.

Lekta berharap, dengan adanya penundaan, pemerintah tidak sedang mempermainkan dan memanfaatkan situasi dan kondisi untuk memperdaya masyarakat. Mengingat, Pilkades adalah pesta masyarakat yang ditunggu di setiap desa.

Sementara itu, Calon Kades Sidoluhur, Godean Hernawan Zudanto mengaku kecewa dengan adanya surat tersebut. Zudanto tidak mempermasalahkan jika Bupati meminta saran dan petunjuk ke Mendagri. Hanya, semua wewenang Pilkades sepenuhnya ada di pemkab.

Zudanto berharap, penundaan dilakukan karena murni adanya Covid-19. Bukan karena kepentingan lain, mengingat persiapan yang sudah dilakukan oleh Sleman terkait standar protokol kesehatan. “Dari adanya penundaan, masyarkatlah yang dirugikan,” nilai Zudanto.

Sedangkan Calon Kades Kepuharjo, Cangkringan Heri Suprapto berharap jika memang penundaan dilakukan, Pilkades bisa dilaksanakan sebelum adanya Pilkada Sleman 2020. Saat ditanya terkait surat edaran penundaan, Heri mengaku belum menerima maupun membacanya. “Belum mengetahui,” ungkap Heri.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman Harda Kiswaya membenarkan adanya SE Mendagri tersebut. Hanya, pihak Kabupaten masih perlu mengambil tindakan lebih lanjut. “Perlu pembahasan dan koordinasi untuk selanjutnya (SE Kemendagri) ditindaklanjuti,” jelas Harda. (eno/bah)