RADAR JOGJA – Pemerintah kota Jogja menanggapi munculnya instruksi Presiden (Inpres) terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Dimana, Inpres Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penagakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, semangat Inpres hampir sama dengan Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 51/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada masa tatanan normal baru di Kota Jogja. “Inti dari kontruksi hukum yang dibangun dalam Perwal masih tetap sesuai dengan Inpres maupun yang lain. Kami mencoba untuk mendisiplinkan masyarakat dengan memberikan sanksi baik denda, sanksi sosial sampai penutupan usaha,” jelas HP ditemui di Ruangannya Kompleks Balaikota Kamis (6/8).

HP menjelaskan dengan munculnya Inpres semakin menguatkan landasan hukum yang dibangun pemkot Jogja. Pun semakin memungkinkan untuk mengambil berbagai tindakan bagi yang melanggar prokes Covid-19. Apalagi selama 4 bulan setelah kasus Covid-19 ini muncul semakin berkembang dan merebak. Terutama untuk kota Jogja yaitu kasus yang berasal dari screening dari kabupaten lain seperti Bantul, Selaman, Gunungkidul maupun perjalanan luar kota. “Jadi ini perlu kami lakukan. Sekarang kami sedang mencoba bagaimana bisa mendorong masyarakat untuk ikut turut serta membangun kesadaran bersama,” jelasnya.

Sehingga, pemkot akan memperkuat dari apa yang selama ini telah dilakukan menganut pada Perwal 51/2020. Secara hukum pada perwal tersebut, dari sisi norma kontruksinya tidak akan ada yang berubah. “Kalau secara teknis hukum perlu disesuaikan ya kami sesuaikan. Tapi intinya masih sama cuma soal dendanya saja yang berbeda,” terangnya.

Meskipun, hingga saat ini belum ada penindakan apapun bagi yang melanggar prokes. Namun, dia meminta jajaran Satpol PP hingga tingkat wilayah maupun masyarakat meningkatkan pengawasan. Masyarakat sekalipun diajak berpartisipasi untuk ikut turut memantau sekaligus mengawasi. Dengan saling mengingatkan menggunakan prokes dengan baik.

Karena dengan kondisi kasus yang fluktuatif seperti saat ini masih ada beberapa masyarakat kurang patuh terhadap prokes Covid-19 terutama penggunaan masker dan berkerumun. “Saya minta segera dibuat penindakan tegas karena untuk keselamatan kita. Keselamatan kita bukan hanya untuk kesehatan, tapi keselamatan ekonomi juga,” sambungnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto mengatakan, sampai saat ini masih melakukan pendekatan persuasif dengan edukasi kepada masyarakat bagi yang masih ditemukan melanggar prokes Covid-19. “Sampai saat ini masih edukasi, sanksi sosial belum,” katanya.

Pantauan Satpol PP akhir-akhir ini, masyarkat masih patuh untuk pemenuhan prokes Covid-19. Namun demikian, belum dilakukan maksimal kepada pengelola fasilitas umum maupun pelaku usaha. “Jadi nanti jasa usaha pariwisata itu hanya boleh atau tidak untuk buka, kalau tidak boleh berarti belum terpenuhi beberapa indikator yang sudah tertuang dalam SE kepariwisataan nanti,” bebernya.

Menurutnya, manakala Inpres harus diaplikasikan sampai tingkatan lokal. Tentunya juga akan melakukab revisi perwal karena aturan sebelumnya belum mendasarkan pada Inpres tersebut. “Kalau memang diperlukan intruksi pusat harus sampai ke tingkat daerah maka perwal yang yang dibuat disesuaikan lagi,” imbuhnya. (wia/bah)