RADAR JOGJA – Minimnya jumlah wajib pajak (WP) untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) Kota Jogja membuat Pemkot Jogja akan melakukan jemput bola. Hingga awal Agustus baru terserap 30 persen.

Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja per 31 Juli 2020, jumlah WP yang mengajukan keringanan PBB ada 9.710 WP dengan nilai total ketetapan Rp 53,385 miliar. Sedang realisasi WP yang sudah membayar PBB sebanyak 2.704 WP dengan nilai total ketetapan Rp 5,716 miliar. Pengajuan keringanan PBB berakhir sampai akhir Agustus. “Sampai sekarang masih ada yang mengajukan keringanan,” kata Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP), Kamis (5/8)

HP mengatakan jumlah itu, baik WP yang mengajukan keringanan maupun yang tidak mengajukan keringanan. Ini karena tidak semua warga kota Jogja mengajukan keringanan PBB. Menurut dia, ada yang langsung bayar ada yang mengajukan keringanan dulu baru bayar. “Tapi lebih banyak adalah yang tidak mengajukan keringanan yang sudah bayar itu,” katanya.

HP menjelaskan, jumlah masyarakat yang mengajukan keringanan PBB terbilang tinggi. Tetapi masyarakat yang kemudian membayarkan PBB masih sedikit. Di antaranya, banyak masyarakat mengajujan keringanan tetapi masih menunda waktu pembayarannya. “Mungkin bayarnya masih nunggu waktu. Sampai sekarang yang paling banyak malah yang tidak minta keringanan yang sudah bayar,” ujarnya.

Pemkot masih terus berupaya mendekatkan pelayanan jemput bola ke masyarakat. Salah satunya membuka loket-loket di tiap kecamatan. Direncanakan, pelayanan ini akan dimulai bulan Agustus dengan melibatkan institusi Bank seperti Bank Jogja, BPD DIY, BRI, dan lain-lain. “Pokoknya kita mendekatkan pelayanan ke masyarakat untuk pembayaran. Supaya memudahkan pembayaran ini yang kita lakukan,” imbuhnya. (wia/pra)