RADAR JOGJA – Pemerintah Desa (Pemdes) Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul mulai menertibkan penggunaan tanah kas desa. Dengan melakukan eksekusi pengosongan tanah. Pada lahan di Bulak Jogonalan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.

Lahan tersebut berstatus Hak Pakai No 0017 513 Kelas II. Eksekusi juga sesuai Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Bantul Kelas I B No 5/PDT.EKS/2019/PN.Btl. Jo. No 11/Pdt.G/2014/PN.Btl. Selama ini lahan seluas 4.334 meter persegi tersebut dikuasai oleh Katrina Kandarina.

ROBOHKAN: Ekskavator membantu eksekusi pengosongan tanah desa oleh Pemdes Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul (5/8).( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )

Kuasa hukum Pemdes Tirtonirmolo, Suparman menyampaikan, awalnya Katrina Kandarina melakukan gugatan terhadap Pemdes pada 2014. Kemudian dalam gugatan tersebut terjadi perdamaian. Dengan catatan, Katrina harus dapat memenuhi syarat penggunaan lahan. Sesuai UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ, penggunaan tanah desa harus memperoleh izin dari Gubernur DIJ HB X. “Sampai dengan batas waktu yang ditentukan di dalam akta perdamaian, yang bersangkutan (Katrina) tidak memperoleh izin,” jelasnya saat memantau eksekusi Rabu (5/8).

Kuasa hukum Pemdes Tirtonirmolo lainnya Jarot Anggoro Jati menambahkan, gugatan yang dilayangkan oleh Katerina terkait sewa tanah desa justru menjadi temuan inspektorat. Karena terjadi pemanfaatan lahan tanpa seizin HB X. “Izin tidak turun, sehingga kalau Pemdes menerima sewa jadi menyalahi aturan,” paparnya.

Sejak saat itu, sewa-menyewa antara Katerina dan Pemdes Tirtonirmolo mandeg. Selanjutnya, Pemdes melakukan permohonan untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan kepada PN Bantul. Dan dikabulkan. Jarot turut menjelaskan, Katerina melakukan perjanjian sewa dengan pamong yang sudah purna. Itu disebutnya salah, karena tidak melibatkan Pemdes Tirtonirmolo. Dia pun maklum, pemahaman hukum di tingkat desa masih kurang. “Mangkanya tanah itu diambil alih desa. Dukuhnya diberikan tanah lungguh pengganti,” ujarnya.

Kuasa hukum Katerina Kandarina, Muh. Ikhwan menyebut kliennya awam hukum. Kliennya pernah dijanjikan akan dibantu mengurus penyewaan lahan di tingkat desa. Pelunasan sewa tanah pun sudah dilakukan. “Habisnya sekitar 20 tahun. Mulai sewa 2004,” sebutnya.

Saat ini pihaknya sedang melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. “Jadi keputusannya belum pasti,” cetusnya. Tapi PN Bantul disebutnya memaksa melakukan eksekusi pengosongan tanah. “Kami sebagai orang yang taat hukum, mau eksekusi paksa atau tidak ya silahkan,” tambahnya.Disebutkan, tanah desa itu dimanfaatkan oleh Katerina sebagai pabrik mebel. Kateriba mempekerjakan sebanyak 32 tenaga kerja. Sejak disita sekitar akhir tahun lalu, perusahaan disebutnya tidak beroperasi lagi. (cr2/pra)