PEMBANGUNAN merupakan suatu proses untuk meraih sesuatu yang lebih baik yang diidentikan dengan faktor ekonomi yaitu perputaran supply-demand, konsumen dan produsen. Namun terkadang ada satu aspek yang sering terlupakan yaitu lingkungan. Tentu dengan semakin gencarnya proses pembangunan biasanya akan diikuti oleh eksternalitas negatif yaitu kerusakan lingkungan. Sebenarnya sudah sejak lama para pemimpin dunia mulai memperhatikan efek negatif lingkungan ini.

Pada  1972 dilakukan konferensi human environment oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang secara garis besar berbicara tentang proses pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan untuk warisan generasi yang akan datang. Pemikiran-pemikiran itu terus berlanjut hingga pada tahun 1992 lahirlah suatu kesepakatan program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Pandangan terhadap kelestarian lingkungan ternyata tidak memuaskan para pemimpin-pemimpin dunia seiring masih tingginya permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan dan keterbelakangan. Muncullah kubu kedua yang berorientasi pemberantasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, pemajuan pendidikan dan permasalahan sosial lain.

Gagasan ini dirumuskan dalam rencana Milenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000. Setelah berjalannya MDGs beberapa tahun, mulailah ada pandangan untuk menyatukan visi pembangunan tersebut sehingga mempunyai tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada September 2015 di New York lahirlah visi baru pembangunan negara-negara di dunia yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs) dengan memadukan tujuan dari Milenium Development Goals (MDGs). Dengan kata lain pembangunan diharapkan mampu berorientasi lingkungan dan sosial (pemberantasan kemiskinan).

Pembangunan SDGs mencakup 17 sasaran dan 169 target untuk menghapuskan kemiskinan, menurunkan ketimpangan dan mengatasi masalah perubahan iklim, dengan target tahun 2030. Namun dengan mewabahnya virus covid-19 di seluruh penjuru dunia, target capaian pada tahun 2030 perlu dievaluasi kembali. Capaian SDGs beberapa negara sejak tahun 2015 diperkirakan akan memburuk mulai dari tingkat kemiskinan, kualitas kesehatan, perluasan pendidikan dan ketimpangan pendapatan.

Indikator SDGs yang diperkirakan membaik hanyalah kondisi lingkungan.  Pada kasus Indonesia, indeks kualitas udara membaik seiring dengan menurunnya mobilitas penduduk dan proses produksi. Melalui analisis big data dengan menggunakan google mobility index, BPS merilis temuannya bahwa pergerakan masyarakat ke tempat perdagangan retail dan rekreasi berkurang hingga 70% selama penerapan PSBB di Jakarta dan sekitarnya. Penggunaan sarana transportasi juga menurun hingga 79%. Hal ini berdampak positif pada kualitas udara. Sebagai gambaran, pada Januari hingga April 2020 kualitas udara di Bogor mengalami peningkatan hingga 44,9% akibat pembatasan sosial tersebut. Namun perbaikan kualitas udara tersebut hanya bersifat sementara karena akan kembali lagi seperti semula setelah New Normal diberlakukan (data dikutip dari Publikasi Tinjauan Big Data terhadap Covid-19, BPS 2020).

Beberapa waktu yang lalu pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan realokasi dan refocussing anggaran guna membiayai penanganan wabah covid-19. Realokasi anggaran tersebut dilakukan salah satunya dengan menunda proyek-proyek infrastruktur yang masuk dalam program nawacita Jokowi. Terhentinya proyek-proyek infrastruktur tentunya berdampak negatif pada bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dari sisi ekonomi, infrastruktur yang gagal terbangun akan mengganggu rantai pasok komoditas yang pada ujungnya kondisi ekonomi penduduk sekitar akan cenderung stagnan. Ketiadaan infrastruktur di daerah remotejuga akan menyulitkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Pandemi covid-19 juga berdampak pada menurunnya nominal bantuan dari negara-negara donor lewat organisasi internasional. Negara donor saat ini juga disibukkan dengan masalah covid-19 yang melanda negerinya. Bahkan beberapa negara telah secara terang-terangan menghentikan bantuan internasional. Penghentian bantuan internasional telah dilakukan Amerika Serikat dengan keluar dari WHO yang kemungkinan merupakan kamuflase dari kesulitan anggaran untuk menangani covid-19 di dalam negeri.

Dewasa ini, negara berkembang rata-rata memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap perdagangan internasional. Penurunan demand bahan mentah dari negara maju akibat pandemi covid-19 bisa berdampak pada meningkatnya pengangguran di negara berkembang. Para pekerja yang mengalami PHK ini pada akhirnya akan terjun di sektor informal yang penuh dengan ketidakpastian akibat social distancing. Kondisi ekonomi pekerja sektor informal ini sangat dekat dengan garis kemiskinan sehingga setiap kali goncangan ekonomi terjadi mereka rentan terjatuh ke jurang kemiskinan.

Re-schedule dan perubahan tata kelolaperlu dilakukan terhadap target SDGs karena situasi pandemi telah meningkatkan kesulitan komunikasi dan koordinasi para pengambil kebijakan. Rapat tatap muka dan tinjauan lapangan tentu tidak sebebas sebelum pandemi. Selain itu, pengukuran indikator lewat survei tatap muka juga terkendala sehingga menurunkan akurasi data. Responden mempunyai nilai tawar yang tinggi untuk menolak kedatangan petugas survei sehingga tingkat non-respons pun diyakini akan meningkat. BPS sebagai salah satu penyedia data indikator SDGs bahkan berencana menggunakan cara antar jemput dokumen (drop-off and pick-up) dan survey by phoneuntuk mengurangi kontak langsung dengan responden. Kesuksesan cara ini tentu sangat bergantung dari kesadaran responden terhadap arti pentingnya data bagi pembangunan.

Dalam kondisi extraordinary seperti pandemi covid-19 ini kiranya peribahasa klasik “tak ada rotan akar pun jadi” bisa digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Ditengah pembatasan (social distancing) tentu kondisi ideal akan susah terpenuhi, pemerintah perlu melahirkan aneka “jalan tengah” untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan tanpa mengesampingkan prinsiptriple bottom line dalam SDGs  yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. (ila)

*Penulis merupakan Fungsional Statistisi Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul.