RADAR JOGJA – Adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan pemerintah mulai berdampak ke perhotelan. Di DIJ tingkat hunian mulai meningkat. Namun, ini baru dirasakan hotel bintang empat dan lima. Adapun hotel bintang empat ke bawah belum merasakan dampak yang signifikan.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ Deddy Pranowo menjelaskan, okupansi hotel bintang empat dan lima saat ini sekitar 70 persen. Bahkan saat Idul Adha tingkat keterhunian mencapai 100 persen. “Tapi bintang satu ke bawah belum merasakan geliat itu. Kita bertahaplah, kita semangati untuk terus mengupayakan karena memang wisata belum terbuka lebar,” jelasnya Rabu (5/8).

Hotel ( RADAR JOGJA FILE )

Hotel yang tak mampu memenuhi persyaratan tak diperkenankan beroperasi sampai pengelola mampu melengkapi. Hotel yang beroperasi dilarang membuka seluruh kamar. Ini atas pertimbangan pemenuhan penerapan protokol kesehatan. “Misalnya dibuka sekarang besok engggak boleh dioperasikan lagi. Harus ada disinfeksi. Ada juga yang SOP nya sampai tiga hari, tergantung kondisi hotel. Intinya belum semua kamar dibuka,” tegasnya.

Sejauh ini PHRI belum menemui anggotanya yang melakukan pelanggaran. PHRI juga membentuk satuan tugas (satgas) untuk memantau penerapan protap kesehatan di hotel dan restoran. “Satgas mendatangi mereka melakukan asesmen lapangan. Niat kita tidak ada klaster hotel dan restoran,” tuturnya.

General Manager Hotel Ruba Grha dan Grha Somaya itu melanjutkan, PHRI memiliki 120 anggota yang terdiri dari hotel dan restoran. Dua puluh lima di antaranya telah beroperasi. “Yang sudah kembalikan asesmen ada 95 se-DIJ. Berarti sisanya sudah buka. Misalnya ada yang jalani protokol tapi belum lengkap,” jelasnya.

Pemantauan juga dilakukan pada tamu yang menginap. Pihaknya kerap menemui tamu yang mengabaikan protap kesehatan. Tindakan yang diambil adalah memberikan teguran. “Ada beberapa hotel udah cek in keluar kamar ga mau pakai masker,” jelasnya.

Bahkan hotel juga pernah menolak kedatangan tamu dari zona merah yang tidak membawa surat keterangan sehat. “Disuruh check out uang dikembalikan. Karena tidak hanya revenue tapi juga keselamatan karyawan dan branding property. Sudah ada 10 kasus (penolakan) di delapan hotel,” tuturnya.

Sementara itu, Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, tiap instansi dan perusahaan harus membuat surat pernyataan untuk mentaati protokol kesehatan saat beroperasi. “Jika nantinya mereka melanggar aturan maka siap-siap aja ditutup atau dicabut izinnya,” katanya.

SOP yang dibuat nantinya disesuaikan dengan bidang dan sub bidang di masing-masing sektor. Secara teknis memenuhi protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 seperti penyediaan fasilitas cuci tangan, handsanitizer, pemakaian masker, jaga jarak serta menghindari kerumunan. (tor/pra)