RADAR JOGJA – Kinerja petugas pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih KPU Gunungkidul dinilai tidak profesional. Bawaslu merekomendasikan pendataan ulang proses pemutakhiran data pemilih (PPDP) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Anggota Bawaslu Gunungkidul, Rosita mengatakan, ketidak profesionalan petugas coklit dapat dilihat dari kinerja di lapangan. Tercatat ada ketidakberesan pekerjaan di sejumlah kapanewon meliputi Panggang, Playen, Tepus dan Kapanewon Ponjong. “Hasil temuan awal ada empat TPS yang petugas coklit asal-asalan dalam pendataan,” kata Rosita, Selasa (4/8).

Contoh, di wilayah Kapanewon Panggang, oknum petugas tidak datang ke rumah calon pemilih, tetapi hanya mengumpulkan penduduk dalam satu lokasi. Padahal, sesuai aturan dalam coklit, petugas harus door to door. “Jelas menyalahi aturan karena petugas harus datang ke rumah calon pemilih secara langsung,” ujarnya.

Lebih parah lagi, petugas coklit tidak mendata dan hanya memasang stiker PPDP. Selain itu, ada juga petugas coklit malah mewakilkan ketugasan coklit kepada orang lain. Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan. “Tujuan (petugas coklit) datang ke rumah untuk mengetahui kecocokan dan meneliti sehingga bisa melakukan penambahan, pengurangan sehingga ada perbaikan data pemilih sesuai data di lapangan,” tegasnya.

Atas temuan ini, Bawaslu melalui Panitia Pengawas Kecamatan telah membuat rekomendasi ke tim KPU agar dilakukan coklit ulang sesuai dengan aturan dalam PPDP. Masih ada waktu karena coklit berakhir pada 13 Agustus. “Kami tidak ingin muncul masalah data pemilih dikemudian hari,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani tidak menampik adanya oknum petugas coklit bermasalah. Rekomendasi dari bawaslu sudah ditindaklanjuti dengan melakukan coklit ulang di wilayah terkait. “Tidak semua bermasalah karena hanya terjadi di satu dua TPS saja,” katanya.

Selanjutnya, kepada oknum petugas coklit bermasalah tersebut, KPU memberikan peringatan dengan teguran. Disinggung mengenai motivasi oknum petugas sehingga menjalankan tugas tidak sesuai dengan aturan, pihaknya masih melakukan penelusuran. “Kami masih menunggu informasi seperti apa sebenarnya di lapangan,” ujarnya. (gun/bah)