RADAR JOGJA – Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DIJ belum mengetahui materi surat yang dikirimkan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Surat HB X itu dilayangkan menanggapi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyebut BPN di DIJ telah melakukan maladministrasi karena menolak permohonan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah (SHM) yang diajukan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan atau warga Tionghoa. “Sampai sekarang kami belum menerimanya,” ungkap Kepala Kanwil ATR/BPN DIJ Tri Wibisono Selasa(4/8).

Tri mengaku tidak tahu belum sampainya surat HB X ke meja kerjanya itu apakah karena langsung ditujukan ke menteri ATR/kepala BPN atau ada hal lain. “Kami juga belum tahu apakah mendapatkan tembusan?” ungkapnya dengan nada tanya.

Dia pun meminta wartawan agar mengonfirmasi ulang hal itu ke Pemprov DIJ. “Kami belum menerimanya, apakah dikarenakan surat tersebut langsung ke BPN Pusat?,” katanya, lagi-lagi dengan nada tanya.

Usai ORI membacakan rekomendasi dalam sidang terbuka yang berlangsung Rabu (22/7), Tri sempat diminta bicara. Permintaan disampaikan atasannya Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra yang hadir langsung ke kantor ORI Jakarta. Sedangkan Tri menyaksikan pembacaan rekomendasi secara virtual dari Jogja.

Dalam tanggapan itu, Tri menceritakan adanya pertemuan dengan ORI pada 3 Mei 2019. Ada dua kesepakatan yang dihasilkan. Pertama, ORI melihat pihaknya membuat tindak lanjut melalui dua surat pada 27 Februari 2018 dan 19 Mei 2019. Surat ditujukan ke Menteri ATR/Kepala BPN dan Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian ATR/BPN.

Sedangkan kesepakatan kedua sebelum rekomendasi dikeluarkan, ada kesediaan ORI memfasilitasi FGD dengan mengundang pihak kasultanan, akademisi yang independen serta pemerhati pertanahan dari Jogja dan luar Jogja.

Namun karena saat ini ORI telah menerbitkan rekomendasi, Tri mengaku siap menindaklanjuti. Termasuk berkoordinasi dengan Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman serta Pemprov DIJ. “Kami siap menjalankan rekomendasi,” tegas Tri.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra menegaskan, BPN pada prinsipnya berpegang pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Regulasi itu sebenarnya tinggal dijalankan, termasuk untuk DIJ. “Sebetulnya tidak ada perdebatan. Tinggal mau atau tidak,” tegasnya.

Surya melihat reaksi terhadap rekomendasi ORI lebih pada sikap Sultan Hamengku Buwono X. Sebab, raja Keraton Jogja itu berpandangan pertanahan termasuk masalah khusus di Jogja. Karena itu, Instruksi Wakil Kepala Daerah Nomor K898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi merupakan hal yang terlarang untuk dipertanyakan.

Meski demikian, Surya sepakat dengan analisis dan pertimbangan ORI. Instruksi Wakil Kepala Daerah Nomor K898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tersebut sudah tidak relevan. “Prinsipnya kami menerima rekomendasi ORI,” katanya.

Rencananya Wamen ATR/wakil kepala BPN ini akan datang ke Jogja pada 26 Agustus mendatang. Tindak lanjut rekomendasi ORI itu akan dibahas dalam kunjungan tersebut. Kunjungan Surya juga dalam rangka menghadiri wisuda mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Terpisah, Ketua Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granad) Willie Sebastian mengingatkan kedudukan kelembagaan BPN. Sesuai Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020, BPN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

“Jadi sangat jelas, BPN adalah pembantu presiden sehingga kerja-kerja BPN dipertanggungjawabkan kepada presiden Republik Indonesia dan bukan kepada lembaga lain,” ujar Willie, salah satu orang yang melapor ke ORI.

Sedangkan pelapor lainnya Z. Siput Lokasari menyayangkan gubernur terlampau tergesa-gesa menanggapi rekomendasi ORI. Dia menduga HB X belum membaca rekomendasi ORI. Sebab, jika telah mencermati substansi rekomendasi, Siput yakin raja Keraton Jogja itu akan berpendapat yang berbeda.

“Rekomendasi ORI dihasilkan dari pemeriksaan dan pencermatan lebih dari empat tahun. Melibatkan banyak ahli yang berkompeten. Tidak mungkin ORI tidak melihat banyak aturan,” kata Siput. (kus/laz)