RADAR JOGJA – Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang tumpang tindih akhirnya dihapus. Ada empat raperda yang tidak dilanjutkan pembahasannya oleh DPRD Purworejo.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna pembahasan raperda yang diadakan di DPRD Purworejo, Senin (3/9). Sidang yang diadakan melalui teleconferensi itu dipimpin langsung Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi dan dihadiri langsung Wakil Bupati Yuli Hastuti.

Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Purworejo Berliando Luthfi Zulfikar mengungkapkan, keempat raperda yang dihapus atau tidak dilanjutkan pembahasan itu adalah Raperda Konservasi Tanah, alasan penghapusan dari Propemperda tahun 2020 karena refocusing anggaran dan tidak lagi menjadi prioritas mendesak. Raperda kedua adalah Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah, dihapus dari Propemperda Tahun 2020 karena saat ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana masih dalam proses perubahan. “Dua raperda yang lain adalah Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila dan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dihapus dari Propemperda Tahun 2020,” kata Berliando.

Menurut Berliando, hingga saat ini sudah ada 12 judul raperda yang masuk ke meja pembahasan. Dari angka sebanyak itu tercatat usulan dari Pemkab Purworejo sebanyak 12 raperda. Sementara untuk raperda inisiatif dari DPRD sebanyak 11 judul. “Adapun raperda yang masih ditunda antara lain mengenai kawasan tanpa rokok. Raperda tentang RTRW juga tetap dimasukkan walaupun masih menunggu berbagai persyaratan yang harus dipenuhi,” ungkapnya.

Ketua Bapemperda DPRD Purworejo Nurul Komariyah membenarkan ada beberapa raperda yang harus dihapus karena sudah tidak relevan. Adapun usulan mengenai adanya raperda itu merupakan produk dari Bapemperda DPRD Purworejo periode sebelumnya. “Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi dan perbuatan asusila dihapus karena ini sudah ada dalam Perda K3. Jika ini tetap dibuat akan terjadi tumpang tindih,” kata Nurul.

Demikian juga dengan Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, hal itu sudah masuk dalam Perda Kabupaten Layak Anak. “Dengan adanya penghapusan pembahasan ini praktis kita bisa melakukan efisiensi dari kegiatan tersebut,” ungkap Nurul Komariyah. (udi/pra)