RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X memilih langkah tidak sejalan dengan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) di DIJ telah melakukan maladministrasi.

Gara-garanya kantor pertanahan kabupaten dan kota yang ada di bawah Kanwil BPN DIJ menolak permohonan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah (SHM) yang diajukan Warga Negara Indonesia Keturunan atau warga Tionghoa.

“Tidak ada maladministrasi,” tegas HB X usai melantik 10 pejabat eselon II/a dan II/b di lingkungan Pemprov DIJ di kompleks Kepatihan, kemarin (3/8).

Raja Keraton Jogja itu punya pandangan berbeda dengan ORI. Dia menilai rekomendasi ORI belum mengakomodasi putusan Mahkamah Agung (MA) No. 565 K/Pdt/2019  tertanggal 11 April 2019.

Dalam pertimbangan putusan MA No. 565 K/Pdt/2019 disebutkan, Instruksi Wakil Kepala Daerah (sekarang wakil gubernur) DIJ No. K898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975  tidak bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dalam rangka melindungi masyarakat ekonomi lemah.

Instruksi Wakil Kepala Daerah No. K898/I/A/1975 yang ditandatangani Paku Alam VIII  berisi tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi.

Putusan MA No. 565 K/Pdt/2019 itu bukan hanya diterima Pemprov DIJ. Namun juga dikirimkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN. Putusan  itu menguatkan dari tingkat pertama dan banding. Atas dasar putusan MA yang berkekuatan hukum tetap itu,  HB X  mengambil inisiatif menyurati Kementerian ATR/BPN.

“Saya sudah kirim surat ke BPN. Putusan MA No. 565 K/Pdt/2019 itu belum dimasukkan (dalam rekomendasi ORI, Red),” tegas HB X. Dengan sikap ini, Instruksi Wakil Kepala Daerah No. K898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 di mata pemprov masih tetap berlaku.

Sikap HB X itu berbeda dengan pandangan Ketua ORI Amzulian Rifai. Saat membacakan rekomendasi No. 0001/RM.03.02-13/0052.0079.0087.0103-2016/VII/2020,  ORI menilai alasan BPN dengan merujuk surat Instruksi Wakil Kepala Daerah  No. K898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975  tidak dapat dibenarkan.

Sebab, penolakan tersebut semestinya tidak perlu dilakukan. Ini mengingat tak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang diterbitkan oleh BPN mengatur penolakan dengan merujuk Instruksi Wakil Kepala Daerah  No. K898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975.

Amzulian mengatakan, meski Instruksi Wakil Kepala Daerah 1975 belum dibatalkan, secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai dasar BPN menolak permohonan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah yang diajukan WNI Keturunan.

“Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 13P/HUM/2015 yang dalam pertimbangannya menyatakan Instruksi Wakil Kepala Daerah 1975 itu bukan produk perundang-undangan,” tegasnya.

Meski sama-sama putusan MA, rujukan ORI dan gubernur DIJ berbeda. ORI merujuk pada putusan MA No. No. 13P/HUM/2015. Sedangkan HB X mengacu pada putusan MA Tahun 2019.

Terkait dengan sikap HB X itu, ORI menyatakan Pemprov DIJ sebagai representasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib melindungi masyarakat ekonomi lemah dari potensi penguasaan tanah oleh para pemilik modal ekonomi yang berlebih.

Karena itu, semangat yang terkandung dalam Instruksi Wakil Kepala Daerah 1975 seharusnya diwadahi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. “Sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” tandas ketua ORI.

ORI juga menilai tindakan para kepala kantor pertanahan kabupaten dan kota se-DIJ menolak menindaklanjuti permohonan para pelapor merupakan bentuk diskriminasi pelayanan dan penyimpangan terhadap prosedur pelayanan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dan (3)  PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Setelah dinyatakan melakukan maladministrasi,  kepala kantor pertanahan kabupaten dan kota se-DIJ diminta menindaklanjuti penerbitan SHM yang dimohonkan para pelapor. Itu karena persyaratan pengajuan telah dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

ORI juga minta menteri ATR/kepala BPN untuk dapat melakukan kesesuaian peraturan dan kebijakan dengan mengadakan focus group discussion (FGD) dengan melibatkan jajaran Pemprov DIJ, Kanwil ATR/BPN DIJ dan kantor pertanahan kabupaten dan kota se-DIJ mengenai keberadaan dan dampak serta tindak lanjut Instruksi Wakil Kepala Daerah No. K898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975.

“Agar tidak terdapat kendala pelayanan  di lingkungan ATR/BPN se-DIJ dengan tidak mengubah pelaksanaan rekomendasi ORI,” tegas Amzulian. (kus/tor)