RADAR JOGJA – Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Bantul tertinggi se-Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Sementara DIJ menduduki angka ODGJ tertinggi nasional. Miris, karena Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, DIJ ada di peringkat delapan sebagai provinsi paling bahagia se-Indonesia di tahun 2019. Dengan angka harapan hidup tertinggi yaitu 74 tahun.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul Agus Budi Raharja mengungkapkan, ODGJ terbanyak di DIJ berasal dari Bantul. Terdapat 6.864 penambahan ODGJ di Bantul pada tahun 2017. Angka itu menurun menjadi 6.844 penambahan di tahun 2018. Dan melonjak jadi 9.761 penambahan di tahun 2019. Sampai Juni 2020, sudah ada penambahan 4.193 ODGJ di Bantul.

Agus tidak menyebut angka pasti, tapi dia menunjuk laporan terbanyak datang dari Puskesmas Kasihan II. “Kami bergerak untuk membangun Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwo atau Gelimasjiwo,” ujarnya saat ditemui di gazebo Dinkes saat berjemur, Senin (3/8).

Gelimasjiwo ini disebut Agus berhasil menghilangkan kebiasaan pasung yang terjadi di masyarakat. Selain itu, Dinkes juga menempatkan enam orang psikolog di 12 puskesmas di Bantul untuk membantu kesehatan jiwa masyarakat.

Karenanya, Bantul masuk dalam 99 rangking tertinggi penanganan ODGJ se-Indonesia. Bahkan kabupaten ini mendapat apresiasi dari guru besar di Universitas Harvard dalam menangani ODGJ. Tapi, bagaimana penangannya di masa pandemi Covid-19?

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bantul dr Sri Wahyu Joko Santosa mengatakan, pemantauan langsung ODGJ sulit dilakukan saat pandemi Covid-19. Sebab adanya imbauan untuk distancing. “Karena harus jaga jarak dan tidak berkerumun,” ujarnya.

Namun hanya ODGJ dengan kategori berat saja yang dipantau ketat oleh Dinkes Bantul. Tapi Bantul tidak memiliki fasilitas penanganan ODGJ berat. “RS Panembahan Senopati hanya transit, jadi biasanya dirujuk,” sebutnya. RS rujukan ODGJ di DIJ saat ini adalah RSUP Dr Sardjito dan RSJ Ghrasia.

Kabid Kesehatan Masyarakat dr Fauzan pun mengungkap tidak ada pendataan baru terhadap ODGJ di Bantul. Sejak Bumi Projotamansari menetapkan masa tanggap darurat Covid-19 bulan Maret. “Ada keterbatasan dalam interaksi dengan masyarakat,” sebutnya.

Sebelum pandemi Covid-19, Dinkes melalui petugas kesehatan di puskesmas mengawasi ODGJ dibantu kader desa. Bila terjadi kegawatdaruratan, kader dapat melapor ke petugas puskesmas. Selanjutnya petugas menggalang bantuan dari kepolisian atau pamong desa untuk mengkondisikan ODGJ. “Saat ini kami penanganan Covid-19 dulu,” ucapnya.

Kendati begitu, Fauzan menyebut jika terdapat kegawatdaruratan psikiatri atau ganguan jiwa, puskesmas tetap siap membantu. Sebab ODGJ yang akan ditangani Dinkes adalah ODGJ dengan kategori berat, hingga mengganggu keselamatan jiwa. “Itu tidak bisa ditangani oleh keluarga. Itu perlu intervensi pengobatan secara rutin,” katanya.

Oleh karena itu, petugas membutuhkan kerja sama dengan pihak keluarga. Sementara biayanya dapat ditanggung pemerintah. (cr2/laz)