RADAR JOGJA – Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan DIJ melakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2019 dan 2020 Semester pertama, di Ruang Rapat Menoreh, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Senin (3/8). Salah satu poin yang dibahas yakni penggunaan aplikasi pendukung kinerja pemerintahan berbasis elektronik khususnya bidang pengelolaan keuangan.

Kepala Perwakilan BPK DIJ, V.M. Ambar Wahyuni menegaskan, kendati seluruh Indonesia memiliki perwakilan pemerintahan e-goverment, Kulonprogo menjadi satu-satunya pemerintahan di DIJ yang melakukan pemeriksaan kinerja e-goverment. Pemeriksaan akan berlangsung selama 15 hari, mulai 3 – 17 Agustus 2020 dengan pemeriksaan pendahuluan yang menyesuaikan tim nasional Pusat. “Jadwal nanti menyesuaikan dari pusat, rencananya dilaksanakan September,” jelas Ambar Senin (3/8).

Disampaikan, Pemkab Kulonprogo secara umum perlu mengejar ketertinggalan dengan pemda lain yang ada di DIJ. Dengan pemeriksaan ini, diharapkan dapat meningkatkan penggunaan aplikasi sehingga pelayanannya bisa tepat, dan dapat memudahkan terutama dalam pengelolaan keuangan bisa tepat waktu dan akurat.

Menurutnya, sejalan dengan Perpres Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, semua kabaupaten/kota wajib menerapkan sistem aplikasi yang terintegrasi sebagai jalan tol sistem digital dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. “Harapannya bisa tercipta efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam menekan penyimpangan sekecil mungkin,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo RM Astungkoro menambahkan, proses yang paling sulit yakni mengintegrasikan perencanaan dan keuangan, perubahan data masih dilakukan secara manual, sementara sistem yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) masih sendiri-sendiri. “Yang satu sumber dari BPKP dan satu produk lokal sehingga belum terintegrasi dengan baik,” ucapnya.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Sutarman mengungkapkan, pengembangan aplikasi e-goverment di Kulonprogo tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Perkembangan SPBE di Kabupaten Kulonprogo sendiri masih dalam proses pengintregasian.

“Dokumen yang ditunjukan di SPBE itu secara tertulis sudah tapi belum diakui sebagai dokumen SPBE. Layanan dari OPD, sedikit-sedikit kami intregasikan sehingga nanti ketika ingin akses layanan publik di Kulonprogo cukup dengan mendaftar NIK,” jelasnya. (tom/bah)