RADAR JOGJA – Pemprov DIJ masih memberlakukan status tanggap darurat hingga 31 Agustus mendatang. Ini menyusul adanya kebijakan dari Gubernur Hamengku Buwono (HB) X untuk memperpanjang masa tanggap darurat selama satu bulan.

Salah satu pertimbangannya adalah tren kasus positif yang masih meningkat. Di sisi lain, pemerintah pusat belum mencabut status bencana nasional. Beberapa penanganan lain juga diperlukan pada kondisi tanggap darurat ini.

“Seperti pemulihan ekonomi, bantuan sosial dan lain-lain masih diperlukan status,” kata Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji di Bangsal Kepatihan, Kamis (30/7).

Selain bidang kesehatan, pemprov juga kembali menaruh perhatian kepada upaya pemulihan ekonomi. “Ada beberapa skema supaya kita segera meredam atau mengurangi laju kontraksi pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang minus,” tuturnya.

Skema itu misalnya insentif bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, dan usaha kecil menengah (UKM). “UKM ada intervensi perbankan yang akan masuk. Saat ini baru dalam proses pendataan,” katanya.

Di masa tanggap darurat periode keempat ini, pemprov belum memiliki rencana untuk kembali menyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak Covid-19. “Hampir semua sasaran sudah menerima, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,” tandasnya.

Terkait aktivitas pariwisata, masih dilakukan tahap uji coba. Aji menegaskan, sektor pariwisata belum dibuka secara penuh sehingga pembatasan masih dilakukan. Terutama kedatangan wisatawan masal atau rombongan yang dapat memicu kerumunan.

“Kalau ada wisatawan yang tidak patuh, tidak boleh masuk. Kalau pelanggaran di dalam sebuah destniasi wisata, destinasi yang bersangkutan itu bisa ditutup nantinya,” jelas mantan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIJ ini.

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana menyebut, berdasarkan pengamatannya penularan virus korona di DIJ didominasi pada tingkat komunitas. “Kalau sektor formal sudah dilakukan verifikasi, supervisi dan sebagainya,” katanya.

Dengan demikian diperlukan adanya gerakan di masyarakat untuk meredam potensi penularan. Misalnya melakukan pendataan dan monitoring mobilitas warga yang keluar masuk. Dengan demikian, peran pimpinan wilayah di tingkat paling bawah menjadi sangat penting.

“Terutama dari luar kota dan yang keluar kota. Dari pendataan itu bisa dilakukan langkah-langkah lebih lanjut. Peran komunitas jadi sangat penting,” tegas Biwara.

Isolasi mandiri selama 14 hari wajib diterapkan bagi masyarakat yang memiliki riwayat perjalanan. Tujuannya untuk memastikan agar individu tak menulari penyakitnya. “Walaupun dia sudah rapid test di sana, bisa saja di perjalanan bertemu orang positif dan tertular,”  jelasnya. (tor/laz)